Mahasiswa Akan Serbu Gedung DPR RI

Cuplik.Com - JAKARTA--Sejumlah tokoh intelektual dan pimpinan ormas pemuda akan bergabung dengan mahasiswa untuk berunjuk rasa di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada 1 Desember, untuk mendorong dilakukannya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (26/11), mengatakan, sejumlah tokoh intelektual, pimpinan ormas, organisasi kepemudaan bersepakat menggelar demonstrasi besar-besaran pada tanggal tersebut.

Mereka yang bersepakat itu adalah para peserta "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" yang diadakan di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, pada 23-25 November.

Mereka menyatakan akan "mengepung" Gedung DPR saat Sidang Paripurna DPR pada 1 Desember. Selain itu, kata Ton Abdillah dalam siaran tersebut, pada Hari Anti Korupsi 9 Desember, massa akan menggelar aksi serupa di lapangan silang Monas Jakarta, guna mendorong perubahan untuk Indonesia lebih baik tanpa korupsi.

Sejumlah orator yang menyampaikan keprihatinan dan pandangannya pada acara "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" antara lain Ton Abdillah, Sekjen Presidium GMNI Cokro Wibowo, Sures (Presidium KMHDI), Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti (KOMPAK), dan Abdul Mukti (Direktur CDCC).

Ton Abdillah mengatakan, mimbar kebangsaan digelar sebagai upaya untuk mempersatukan kekuatan kritik yang saat ini sedang tumbuh di tengah kelompok "civil society".

Menurut Ton, kegundahan publik atas kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century harus disalurkan menjadi energi untuk mendorong perubahan yang lebih nyata dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Kasus pelemahan KPK dan skandal Bank Century, katanya, merupakan kejahatan yang harus dilawan tanpa kompromi.

"Uang negara sebesar Rp6,7 triliun yang digunakan dalam `bailout` Bank Century harus dikembalikan dan semua aktor yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Mahasiswa dan rakyat tidak akan berhenti mendesak institusi-institusi terkait dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut kedua kasus ini hingga tuntas," katanya.