Pemerintah Siapkan Tunjangan Khusus Prajurit Yang Bertugas Diwilayah Perbatasan

Cuplik.Com - JAKARTA--Pemerintah sedang merumuskan pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas menjaga wilayah perbatasan RI dengan negara lain,baik di darat maupun laut.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (30/11), mengatakan, pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI di wilayah perbatasan itu akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

"Saat ini ada sekitar 9.000 personel TNI di wilayah perbatasan darat dan 400 orang prajurit di perbatasan laut atau di pulau-pulau terluar, dan sekitar 200 orang personel prajurit yang melakukan pemantauan wilayah perbatasan secara 'mobile'" tuturnya.

Purnomo Yusgiantoro menambahkan, ke-9.000 personel TNI itu bertugas di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Timur, RI dengan Timor Leste dan perbatasan darat RI-Papua Nugini.

Sedangkan 400 personel yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan laut atau berjaga di pulau-pulau terdepan di 12 titik rawan dari 92 titik rawan, kata Purnomo menambahkan.

Menhan mengatakan, pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI di perbatasan itu termasuk dalam program 100 hari pertama bidang pertahanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Kami menyadari, bahwa kesejahteraan prajurit sangat berkaitan dengan profesionalisme prajurit. Jadi, sudah saatnya kita memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI, utamanya di wilayah perbatasan," katanya.

Keberadaan prajurit TNI itu, lanjut Purnomo, merupakan bagian utama mengantisipasi dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan Negara adalah harga mati dan harus dipertahankan.

Secara umum, pemerintah juga berencana untuk melakukan perbaikan struktur gaji (renumerasi) prajurit TNI dan PNS di lingkungan Dephan/TNI pada 2010.

"Renumerasi TNI/Dephan merupakan salah satu program 100 hari kami, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS di lingkungan Dephan/TNI dalam kerangka reformasi birokrasi," kata Purnomo.

Pada rapat kerja yang juga dihadiri ketiga kepala staf angkatan itu, sejumlah anggota Komisi 1 DPR seperti Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit.

"Kami sangat prihatin dengan konidisi kesejahteraan prajurit TNI, terutama di perbatasan karena tugas dan tantangan yang mereka hadapi lebih berat. Minimal uang lauk pauk prajurit TNI itu Rp50 ribu," katanya.

Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi 1 Sidarto Danusubroto yang mengatakan, skala prioritas pemerintah haruslah kenaikan uang lauk pauk sebesar Rp 50 ribu. "Profesionalisme itu tidak murah. Jadi wajar jika ada kenaikan tunjangan bagi prajurit, terutama di perbatasan," ujarnya.