Heryawan Diminta Turun Tangan

Cuplik.Com - Gubernur Jabar harus segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan konflik antara bupati dengan DPRD Kab. Bandung. Gubernur sebagai aparat dekonsentrasi memiliki wewenang untuk memutus mata rantai konflik . "Gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden harus segera turun tangan untuk memecahkan masalah di Kab. Bandung. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut," kata dosen FISIP Universitas Nurtanio, Djamu, di ruang kerjanya, Senin (30/11).
Lebih jauh Djamu yang juga kepala Dinsosdukcasip Kab. Bandung mengatakan, presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota memiliki hak freiss ermessen. "Hak itu melekat yang bisa digunakan apabila ada suatu masalah yang jalan penyelesaiannya belum diatur undang-undang," ujarnya.
Rencana Bupati untuk menyerahkan draf RAPBD 2010 kepada gubernur, kata Djamu, merupakan pelaksanaan dari hak tersebut. "Normalnya pembahasan RAPBD dilakukan antara legislatif dan eksekutif, namun kondisi saat ini tidak memungkinkan jalur normal tersebut," katanya.
Sedangkan mantan anggota DPRD Kab. Bandung, H. Kasjvul Anwar mengatakan, kondisi Kab. Bandung belum sampai darurat sehingga tidak seharusnya bupati memakai freiss ermeissen. "Daruratnya seperti apa? Saat ini hanya beda pemahaman antara Bupati dengan DPRD. Tidak layak Bupati mencampuri dapur orang lain sehingga persoalannya berlarut-larut," katanya.