Rabu, 12 Februari 2025
Menurut anggota ICW Febri Diansyah, persentase koruptor yang dibebaskan pengadilan umum periode semester pertama 2010 mencapai 54,82 persen. “Sebanyak 91 orang dari 166 yang diadili di pengadilan umum pada semester pertama tahun ini bebas,” ungkapnya.
Pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan dari 1 Januari hingga 10 Juli 2010.
Sedangkan hukuman di pengadilan umum bagi mereka yang terbukti memakan uang rakyat rata-rata hanya setahun 13 hari. Perinciannya, vonis pada 38 terdakwa atau 22,89 persen dihukum antara setahun hingga dua tahun.
Ke-38 terdakwa yang dibebaskan itu terjadi di Mahkamah Agung (8). Terbanyak di Pengadilan Negeri Polewali, Sulawesi Selatan yang membebaskan 24 anggota DPRD periode 2004-2009. Lalu PN Sumenep, Madura yang membebaskan tiga terdakwa.
Menurut anggota ICW lain, Donal Fariz pada kesempatan sama, persentase terdakwa bebas pada 2010 memang turun. Namun jika dilihat, tren bebasnya terdakwa korupsi pada pengadilan umum sejak 2005 sampai paruh tahun pertama 2010 mengalami peningkatan. Yaitu, 2005 (22,22 persen), 2006 (31,4 persen), 2007 (56,84 persen), 2008 (62,38 persen), 2009 (59,26 persen).
Terpantau, lanjut Donal pada periode sama sebanyak 857 kasus korupsi, dengan jumlah terdakwa 1.965 orang. Rata-rata terdakwa divonis bebas atau lepas 49,57 persen. “Rata-rata terdakwa divonis bersalah 50,43 persen,” ungkap Donal.
Dia lanjutkan, banyaknya terdakwa korupsi bebas dikhawatirkan potensial menciptakan sebutan Indonesia sebagai “surga bagi para koruptor”. Bertambah menguat sebutan itu jika ditambah dengan vonis rendah terhadap koruptor. “Sangat melukai rasa keadilan public,” ujar Donal.
“Komitmen pemberantasan korupsi Pengadilan Umum dinilai berada di titik nadir,” imbuhnya lagi.
Jika dibandingkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada semester pertama menangani 16 kasus dengan 17 terdakwa.
Melihat fenomena itu, ICW menyarankan agar MA melakukan evaluasi mendasar. Sekaligus, lanjut Febri dan mencari penyebab utama fenomena vonis bebas dan hukuman rendah terhadap terdakwa kasus korupsi.
MA juga harus memberikan tekanan dan arahan agar koruptor divonis seberat-beratnya. “Perkuat Komisi Yudisial untuk menindak hakim yang terlibat mafia hukum,” tegasnya.
