Rapat dengar pendapatan yang diselenggarakan di ruang badan anggaran dipandu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Wakhidin BA itu, berlangsung sengit. Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) tetap ngotot buku SBY ditarik dari sekolah, namun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) bersikukuh menyimpan buku itu sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Diskusi panjang yang menyita waktu hampir tiga jam itu diawali tanggapan Plt Kepala Dindikpora Edi Pramono atas desakan para mahasiswa untuk menarik buku tersebut. Pekan lalu, AMPP telah mendatangi DPRD untuk mendesak penarikan buku SBY itu.
Dalam tanggapannya Edi menjelaskan, buku itu dinilai layak dan baik untuk dibaca siswa. Hal itu mengingat SBY merupakan tokoh Bangsa Indonesia yang patut diteladani. Oleh karena itu, pihaknya tetap bersikukuh untuk menyimpan buku itu.
”Sepanjang bermanfaat buku itu disimpan dulu di perpustakaan menunggu perkembangan, sebab pemerintah pusat telah membuat tim untuk mengkaji kembali buku itu,” katanya.
Tanggapan tersebut dibantah Ketua HMI Komisaris Tegal Marjuki. Ia menilai buku tersebut tidak layak sebagai buku pengayaan. Alasannya, buku tidak masuk dalam pendidikan yang sekarang ini berlangsung. Sekolah di Kabupaten Tegal lebih membutuhkan pembangunan fisik ketimbang buku pengayaan.
Hal senada diungkapkan Ketua GMI Tegal Trio Pahlevi. Aktifis itu menilai buku SBY sesat, karena di pasaran buku itu tidak diperjualbelikan. Bahkan, ia berpendapat realisasi buku bantuan DAK 2010 itu tidak transparan, karena belum disosialisasikan ke masyarakat.
”Kami minta tidak hanya disimpan, tapi ditarik dari peredaran. Dindikpora memiliki kewenangan untuk menarik karena daerah punya otonomi,” tandasnya.
DAK
Edi kembali memberikan tanggapan. Pihaknya sepakat pembangunan fisik masih dibutuhkan di Kabupaten Tegal. Namun demikian, Dindikpora tetap berpegangan aturan yang ada. Dia memaparkan, DAK 2010 digunakan untuk pembangunan fisik sebesar 30 persen, sementara 70 persen digunakan untuk non fisik.
”DAK 2010 memang waktunya sangat mepet. Bulan November, anggaran DAK baru digodok. Kami harus kerja keras untuk melaksanakan bantuan pusat itu,” terangnya.
Dindikpora masih tetap berpegang teguh untuk menyimpan buku itu sembari menunggu keputusan pemerintah pusat. Sementara, aktifis AMPP ngotot untuk buku itu segera ditarik. Perdebatan panjang terus berlangsung. Sejumlah anggota Komisi IV yang ikut memberikan pendapat.
Berdebatan sengit itu berakhir saat Ketua Panitia Pengadaan Teknis Kegiatan (PPTK) Dindikpora Cipto Dwi Setyo Purnomo memberikan statment bahwa buku seri
”Lebih Dekat dengan SBY” akan diganti oleh rekanan. ”Kami sudah koordinasi dengan rekanan. Mereka bersedia mengganti buku itu dan biaya penggantian ditanggung rekanan. Ada tujuh judul buku yang akan diganti, karena buku SBY yang beredar di SMP Tegal hanya tujuh seri itu,” terangnya.
Dalam rapat itu, AMPP juga sempat menuntut untuk mengganti ketua Dewan Pendidikan, karena kinerjanya dinilai tidak maksimal. Namun, tuntutan itu hanya dijadikan masukan bagi DPRD.