Sabtu, 11 Januari 2025
Menurut Hasrul, presiden harus punya keberanian untuk melakukan pembubaran Ahmadiyah karena secara legal formal sudah jelas melanggar Surat Keputusan (SKB) tiga menteri yang sudah ditetapkan. "Tetapi apakah presiden berani atau tidak untuk membubarkan ahmadiyah?," ujar Hasrul mempertanyakan.
Politisi PPP itu meminta kalau Presiden SBY tidak membubarkan Ahmadiyah maka pemerintah bisa meniru proses yang dilakukan oleh Pakistan untuk menyelaikan persoalan tindak kekerasan terhadap kelompok itu.
Menurut dia, di Pakistan persoalan Ahmadiyah diselesaikan secara hukum sehingga tidak melanggar hak azasi manusia dan tetap menerima aspirasi umat Muslim.
"Perlu ditegaskan di sini bahwa yang ditiru dari Pakistan adalah prosesnya, yakni penyelesaian masalah melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan," ujar Hasrul dalam diskusi "Dialektika demokrasi" hari ini. Selain Hasrul turut hadir sebagai nara sumber Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan.
Sementara itu, Sekjen PAN yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sejak pemberlakuan Otonomi Daerah, banyak pemerintah daerah yang mengabaikan aspek keamanan.
Menurut dia, pemerintah daerah lebih terkonsentrasi membangun infrastruktur ketimbang melihat aspek keamanan. Padah, ujarnya, tanpa keamanan yang kondusif, pembangunan infrastruktur tidak bisa jalan.
Terabaikannya aspek keamanan di daerah, ujarnya tidak jarang berakibat pada munculnya aksi kekerasan bernuansa agama sebagaimana terjadi di Cikeusik dan Temanggung. "Bupati, gubernur harus menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan, jangan semua ditarik ke pemerintah pusat untuk menyelesaikannya," ujar Taufik.
