Jum'at, 31 Januari 2025
Komite tersebut juga menyarankan agar Pemerintah Arab Saudi tidak lagi menerima visa kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) selama Federasi Buruh Indonesia gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada dalam kesepakatan bilateral kedua negara.
"Kami juga menyarankan Pemeritah Arab untuk tidak mengajukan permohonan visa perekrutan baru bagi TKI karena ongkosnya yang terlalu tinggi dan masih kurangnya pekerja yang berkualitas," demikian Sanarcom.
Adapun Ketua Sanarcom Jeddah Yahya Hassan Al-Maqbool mengatakan, keputusan baru itu keluar setelah ada pemberitaan dari media Indonesia mengenai pelecehan TKI oleh majikannya di Arab.
Terkait hal itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan, yang diminta Sanarcom adalah adanya asosiasi perusahaan jasa TKI khusus untuk penempatan TKI ke Arab Saudi. "Sanarcom beranggapan akan lebih baik bila ada asosiasi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang dikhususkan untuk penempatan ke Arab Saudi sehingga bisa terbangun sinergi dengan Sanarcom," kata Jumhur di Jakarta, Selasa (15/2/2011), seperti dikutip Antara. Menurut dia, dirinya sudah berbicara langsung dengan Ketua Sanarcom Saad Al-Badah, yang meminta agar ada suatu asosiasi yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi. "Tidak seperti sekarang ini terdapat tiga asosiasi," kata Jumhur.
Tiga asosiasi yang dimaksud adalah Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), Himpunan Perusahaan Jasa TKI (Himsataki), dan Indonesia Employment Association (Idea).
Jumhur menegaskan, mengenai penyetopan penempatan TKI di Arab Saudi bukanlah wewenang pihak swasta, melainkan wewenang Pemerintah Arab Saudi.
Mengenai permintaan Sanarcom agar ada asosiasi perusahaan jasa TKI yang khusus melakukan penempatan TKI ke Arab Saudi, Jumhur mengatakan, "Pada hemat saya, keinginan Sanarcom dapat dipahami untuk mempermudah koordinasi antarpihak PPTKIS dan agen di Arab Saudi," katanya.
Sejauh itu baik, kata Jumhur menambahkan, pemerintah mempersilakan bila PPTKIS ke Arab Saudi mau melakukan konsolidasi diri dan membentuk asosiasi. "Indonesia, kan, negara demokratis sehingga membebaskan rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi jika untuk kepentingan bangsa, silakan saja," katanya.
