Pemerintah memutuskan untuk menunda pembatasan BBM subsidi yangsemula akan dilaksanakan pada April 2011 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenaikan harga minyak bumi dan pangan akibat krisis politik di kawasan Timur Tengah menghantui pemerintah untuk melanjutkan pembatasan konsumsi premium.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak ingin kebijakan tersebut malah memicu kenaikan inflasi. Pemerintah juga harus mengantisipasi kelanjutan kenaikan harga minyak yang mendorong pengguna pertamax beralih ke premium sehingga beban subsidi juga naik.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian Pengaturan BBM Anggito Abimanyu, justru menyarankan, pembatasan BBM bersubsidi tetap dilaksanakan April 2011. Ia beralasan April merupakan bulan deflasi. Selain itu, dia melihat, persiapan untuk menerapkan rencana tersebut sudah cukup matang. "Saya bisa menestimoni karena saya melakukan sendiri kajian tentang kesiapan di tingkat kebijakan maupun tingkat implemetasi," katanya, sela-sela acara ISEI Executive Seminar Rabu (2/3/2011) seperti dikutip Kontan.
Menurut mantan Ketua Badan Kajian Fiskal itu, pembatasan BBM bersubsidi merupakan kesempatan untuk melakukan perbaikan dari pola subsidi sekaligus momentum dalam mengurangi disparitas. "Kami akan menyimpulkan rekomendasinya apa dan akan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Senin," katanya kala itu.
Tim Kajian Pengaturan BBM sendiri terdiri dari Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia. UGM mengetuai kajian soal kebijakan, ITB pada infrastruktur dan pelaksanaan, dan UI untuk pengawasan.