Kamis, 27 Februari 2025
Wakil Ketua KPK Haryono di Jakarta, Jumat, menyebutkan, yayasan yang berada di bawah BI adalah Yayasan Perguruan Bank Indonesia (Yasperbi). Sedangkan yayasan yang dikelola Garuda Indonesia adalah Yayasan Attaqwa.
Manurut Haryono, Yasperbi diduga masih menikmati sejumlah aset BI yang masuk dalam kategori aset negara.
"Itu masih menjadi bagian dari BI," kata Haryono.
Sedangkan Yayasan Attaqwa yang bergerak di bidang pendidikan dan keagaman diduga masih menempati sejumlah gedung dan aset milik Garuda Indonesia.
"Yayasan itu masih menggunakan masjid dan tanah milik Garuda Indonesia," kata Haryono memberi contoh.
Menurut Haryono, sebuah yayasan seharusnya terlepas dari institusi induk. Hal itu berarti yayasan tidak diperbolehkan menikmati aset atau keuangan negara yang dipercayakan kepada BUMN atau instansi pemerintah.
Sesuai UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, seluruh yayasan harus terpisah dari instansi induk.
Haryono mengatakan, kedua aturan itu mengharuskan pengelolaan yayasan sudah terlepas dari institusi induk pada Oktober 2008. Namun pada prakteknya, hingga 2009, sejumlah yayasan masih menggunakan aset perusahaan atau instansi pemerintah.
"Aturan itu menjelaskan, kalau mau jadi yayasan semua aset harus dikembalikan ke negara," kata Haryono menambahkan.
Haryono juga meminta kepengurusan yayasan harus terpisah dari kepengurusan perusahaan atau instansi pemerintah. Dengan begitu, pejabat perusahaan atau instansi pemerintah tidak bisa menduduki posisi tertentu di yayasan.
"Harusnya yayasan dikelola oleh orang profesional," kata Haryono.
Selain menelusuri pengelolaan yayasan di lingkungan Bank Indonesia dan Garuda Indonesia, KPK juga melakukan koordinasi dengan perusahaan lain, seperti PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT Telkom, dan Bank Mandiri.
KPK mencatat ada sejumlah yayasan yang berada di bawah beberapa perusahaan milik pemerintah itu. Sejumlah yayasan sudah melepaskan diri dari perusahaan induk.
"Ada yang masih bagian dari BUMN atau perusahaan, ada yang sudah lepas," kata Haryono.
Meski sudah dikelola secara mandiri, KPK tetap akan meneliti proses pelepasan yayasan dan pengelolaan aset serta keuangan yayasan.
Akhir-akhir ini, KPK juga menelusuri pengelolaan yayasan di sejumlah departemen. KPK menganggap beberapa yayasan tersebut tidak bekerja maksimal.
Wakil Ketua KPK, M. Jasin menyebutkan, KPK sedang meneliti pengelolaan yayasan di sejumlah instansi pemerintah, antara lain Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Luar Negeri.
"Di lima departemen itu banyak yg tidak well performed," kata Jasin.
Jasin mencontohkan, beberapa yayasan tidak malaporkan dana pemerintah yang diterima. Selain itu, beberapa yayasan itu masih menggunakan beberapa fasilitas pemerintah.
"Yang penting harus transparan, kalau ada uang negara harus dilaporkan," ujarnya.
Rencananya, KPK akan memantau pengelolaan sejumlah yayasan tersebut. Jasin menyebut beberapa yayasan akan ditutup, sedangkan yang lain akan tetap dibiarkan beroperasi.
"Tapi jika dibandingkan, lebih banyak yang ditutup," tukasnya.
Jasin mencontohkan, yayasan penampung dana untuk tenaga kerja minyak dan gas yang ada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan ditutup.
"Dananya mau disetor ke Depkeu," tambahnya.
KPK akan memantau pembubaran atau penutupan yayasan. KPK menginginkan proses likuidasinya dilakukan secara efektif dan transparan, serta pembagian uang dilakukan serapih mungkin.
Sedangkan yayasan yang akan dipertahankan harus memperlihatkan kinerja yang maksimal. Jasin mengatakan, KPK akan memantau proses pengelolaan kepengurusan dan keuangan yayasan.
Selain yayasan di sejumlah departemen atau kementerian, KPK juga sudah mengantongi data yayasan yang berada di bawah pengelolaan TNI.
