Cuplik.Com - Jakarta - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun menyebutkan, dari Rp22 triliun APBN yang dialokasikan untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), belum satu pun anggota APKLI yang memperolehnya.
Bahkan, dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang ini geregetan, ketika modal bergilir dari pemerintah tak diperoleh PKL, justeru yang didapat adalah diuber-uber dan diperlakukan secara tidak manusiawi.
"Nyaris pada setiap pidatonya Presiden SBY selalu menggembar-gemborkan bahwa pemerintahnya pro-rakyat dan pro UMKM dengan mengklaim dialokasikannya dana sekitar Rp22 triliun untuk UMKM. Tapi dari inventarisir APKLI terhadap anggotanya, tidak satupun di antara pedagang kaki lima mendapatkan dana bergulir itu," kata Ali Mahsun kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.
Padahal, menurut Ali yang juga Dewan Pembina PP IPNU (2009-2012) itu, PKL hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan minimal ekonomi keluarganya, dan tanpa kredit bank. Namun, justeru pemerintah, melalui Satpol PP, selalu mengejar PKL bagaikan Densus 88 mengejar teroris. “Ini tidak manusiawi," tegas dia.
Hal ini diperparah dengan merajalelanya mall, super market, dan mini market dewasa ini, PKL pun terstigma sebagai pihak yang menggangu, dan membikin kemacetan lalu lintas. "Padahal kebijakan pemerintah itu proneolib, dan secara sistematis mempersempit ruang gerak PKL," ujar Ali yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Barindo (2007-2012).
Sungguhpun demikian, Ali Mahsun juga memberikan apresisasi yang sangat tinggi terhadap sejumlah walikota di Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang secara serius telah membantu PKL dengan berani mengeluarkan kebijakan yang pro PKL.
"Berbagai model kebijakan pro PKL yang telah dikeluarkan sejumlah walikota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan kami tularkan kepada pemerintah daerah lainnya yang hingga kini tidak membantu PKL," ujar Sekretaris Jenderal DPN Elang Emas 335 (2009-2014) itu.
Karena itu, jika sejumlah kepala daerah telah mengeluarkan kebijakan yang pro-PKL, sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal sama. Mantan Wakil Ketua Timses Cawapres Shalahuddin Wahid (2004) ini meminta Presiden SBY agar sesegera mungkin mengeluarkan Perpres, Kepres, atau PP untuk melindungi PKL dari kebijakanan ancaman pemerintah daerah yang sangat ramah terhadap pemilik mall, dan super market.
"Sembari DPR memproses RUU Tata Kelola PKL, saya minta Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah guna melindungi pedagang kaki lima dari penguasa-penguasa daerah yang teramat bersahaja dengan pemilik mall dan super market," tegas peraih gelar magister biomedik itu.
Terkait banyaknya para politisi yang berada dalam jajaran Dewan Pertimbangan Nasional (Wantimnas) dan Dewan Penasihat Nasional (Wanhatnas) DPP APKLI, Ali Mahsun menjelaskan, persoalan yang dihadapi PKL sangat luas, dan kompleks. Karena itu, APKLI merangkul banyak pihak. Bukan hanya Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Wantimnas, dan Taufik Kurniawan sebagai Ketua Wanhatnas.
Ada juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman yang diangkat menjadi Wakil Ketua Wanhatnas. Ketua DPP PPP Ahmad Muqowam pun diberi posisi sebagai anggota Wantimnas. Adapun anggota DPR Ali Maschan Musa (PKB), dan Miryam Heriyani (Hanura) masing-masing sebagai anggota Wanhatnas.
“Mereka adalah tokoh-tokoh yang peduli dan punya sumber daya untuk memberdayakan PKL. Proses penentuannya menjadi hak dari ketua umum terpilih. Tidak ada kriteria politik. Semua kalangan kita rangkul. Kami berharap pemerintah maupun swasta bersama-sama membina para PKL.” AliMahsun.
