Pemilukada Menjadi "Sumber" Korupsi di Indonesia

Cuplik.Com - Jakarta - Dunia internasional mempunyai perhatian khusus terhadap Indonesia. Setidaknya untuk isu-isu demokratisasi dan gerakan anti-korupsi. Tak terhitung sudah berapa dana yang digelontorkan. Namun, tentu tak mau uangnya hilang tanpa hasil. Mereka terus memantau efektivitas gerakan anti korupsi di Indonesia.

Dalam rangka itu, Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark HE Sorend Pind menyambangi Indonesia. kedatangannya untuk mengetahui perkembangan demokratisasi, reformasi birokrasi dan gerakan anti-korupsi di Indonesia. Maklum saja, Denmark merupakan negara yang getol menyalurkan uangnya untuk isu-isu tersebut.

Aktivis anti korupsi Todung Mulya Lubis menyoroti maraknya korupsi yang terjadi di sejumlah daerah. Pasca reformasi, pemerintah pusat memang telah membagi kewenangannya kepada daerah-daerah melalui sistem desentralisasi. “Sayangnya, bersamaan dengan itu terjadi juga desentralisasi korupsi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/5).

Sementara, tokoh pers Bambang Harymurti mengatakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sebagai ‘sumber’ korupsi di sejumlah daerah. Ia mencatat setiap tahun setidaknya diselenggarakan 200-an pemilukada. Pelaksanaan pemilukada ini yang rentan dengan praktik korupsi.

“Untuk menjadi kepala daerah, calon tak perlu kaya. Cukup berteman saja dengan orang kaya. Setelah menang maka si calon akan membagi-bagi ‘jatah’ pemanfaatan hukum dan tambang batu bara kepada sponsornya. Ini yang kerap menjadi sumber korupsi,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi mengatakan pemberantasan korupsi tak lepas dari political will pemimpinnya. Ia mencatat masih ada daerah di Indonesia yang pemerintahannya cukup bersih. “Jadi, tergantung dengan pemimpinnya,” tuturnya.

Pemaparan ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi. Pasalnya, Danish International Development Agency (Danida), sebuah lembaga yang mengkoordinasikan dana bantuan dari Denmark sangat akrab dengan isu ini. Danida menggelontorkan sejumlah dana untuk isu-isu demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia.

Dari sudut praktisi bisnis, pengusaha Anton Supit mengaku belum merasakan dampak pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa korupsi masih tetap ada di Indonesia. Malah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digadang-gadang sebagai garda pemberantasan korupsi juga masih belum maksimal.

“Sorry to say, korupsi masih ada. Bahkan, adanya KPK pun tidak bisa kita harapkan. KPK sering dijadikan alat politik oleh penguasa,” sebutnya.

Lalu, apakah Denmark akan berhenti membantu Indonesia –baik itu melalui pemerintah maupun masyarakat sipili di Indonesia- dalam gerakan pemberantasan korupsi? Sorend Pind meminta agar para penggiat anti korupsi di Indonesia tidak berpikir bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan.

“Gerakan moral itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ini akan sukses. Makanya gerakan anti-korupsi ini harus terus dilanjutkan,” pungkas pria yang sebelumnya pernah berkunjung ke Indonesia pada 1991 ini.