"Kalau pengawasan melekat dan proyek, menteri pasti tahu," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Senin (16/5).
Menurut Emerson, Alfian harus diperiksa oleh KPK karena secara strutural Wafid bertanggung jawab kepada Alfian selaku Menpora. "Harus diperiksa juga apakah ada dana mengalir ke menteri," kata Emerson.
Emerson menegaskan, KPK harus berani memeriksa semua pihak yang terlibat, meskipun para pihak itu, termasuk Alfian, adalah kader Partai Demokrat, yang notabene partai penguasa. Ia menyebut nama Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin, anggota DPR dari Demokrat Angelina Sondakh, sebagai pihak selain Alfian, yang harus diperiksa oleh KPK. "Pemeriksaan mereka harus didukung oleh Partai Demokrat," kata Emerson. Penonaktifan dari jabatan dan partai dinilainya sebagai langkah positif untuk penuntasan kasus korupsi itu.
Diwawancarai terpisah, Kamaruddin Simanjuntak juga mendorong KPK memeriksa Alfian Mallarangeng. Mantan pengacara Mindo Rosaline Manulang itu menilai, Alfian mengetahui dan mengamini pencarian uang untuk pelaksanaan Sea Games XXVI itu.
"Yang bertanggung jawab di kementerian itu Menpora. Sekretaris adalah membantu pimpinan, taat pada pimpinan," ujar Kamaruddin, di Jakarta, Senin (16/5).
Dia mengatakan, fungsi Wafid ialah membantu pimpinan. Oleh karenanya, dalam kasus suap itu, seharusnya yang mengambil keputusan dan yang bertanggung jawab adalah Menpora.