Kamis, 27 Februari 2025
"Diperlukan biaya besar untuk temui konstituen, meliputi kebutuhan transportasi, penginapan, konsumsi, dan penyelenggaraan pertemuan," kata Rahardi Zakaria, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk DPR RI dari daerah pemilihan (DP) Jawa Barat VII (Karawang, Bekasi, Purwakarta), Selasa (3/3) di Bandung.
Caleg juga menanggung biaya politik untuk pengadaan atribut kampanye, semisal stiker, bendera, baliho, dan aneka poster bergambar diri caleg. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, atribut itu tidak diadakan orang per orang, sebab semuanya diadakan oleh partai politik. Rahardi menilai, biaya politik semacam itu masih wajar.
Risiko biaya politik caleg makin besar bila yang bersangkutan melakukan politik uang. Menurut pengalaman Rahardi berkampanye, warga sering kali menodong caleg dengan proposal bantuan atau permintaan dana langsung. "Ada juga warga yang mengajukan proposal pembangunan jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya," ujarnya.
Hal serupa ditemui Happy Bone Zulkarnain, caleg Partai Golkar untuk DPR RI dari DP Jabar II (Bandung dan Cimahi). Dia mengatakan, tidak mudah menyadarkan warga tentang bahaya politik uang. "Sering kali saya menegaskan kepada mereka untuk tidak mem ilih saya bila harus dengan embel-embel uang," katanya.
