Jum'at, 7 Maret 2025
"Perjuangan kita bukan main-main. Jika sampai Oktober (RUU BPJS) tidak disahkan, kami akan siap menutup industri di seluruh Indonesia. Memblokir BEI. Dan Membuat kegiatan ekonomi lumpuh" ancam salah satu masa aksi sambil berorasi dengan lantang, depan Gerbang Gedung DPR RI, Jakarta, Jum'at (22/7).
Selain itu juga massa mengancam akan menurunkan Presiden SBY jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga mengesahkan RUU BPJS.
"Apa kita berani jika RUU ini gagal, kita akan turunkan SBY..?" Kata-kata itu disebutnya berulangkali saat orasi dan di sambut meriah oleh seluruh masa aksi "berani..", jawabnya serempak.
Menurut Sekjen KAJS Said Iqbal yang saat itu ikut berorasi memberikan pemaparannya bahwa BPJS tidak bisa ditawar lagi. "BPJS adalah harga mati bagi buruh, untuk itu kami menuntut sahkan BPJS," tegasnya.
Selain itu, menanggapi soal ada pihak-pihak yang mengatasnamakan buruh yang mencoba menolak RUU BPJS, menurut Said Iqbal merupakan massa bayaran yang dibiayai oleh Jamsostek.
"Mereka (yang menolak) di bayar oleh PT. Jamsostek untuk menolak RUU BPJS, karena mereka takut di audit, karena memang ada penyelewengan di situ (Jamsostek)," lantangnya.
Sehingga, Iqbal menerangkan bahwa pintu masuk agar rakyat bisa mengontrol dan mengawasi langsung penggunaan dana buruh di empat BUMN tersebut adalah melalui BPJS.
"RUU BPJS sebagai pintu masuk untuk mengontrol dan mengawal aliran dana di empat BUMN tersebut," terangnya.
Massa aksi tersebut tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang datang dari Jabodetabek, Serang, Purwakarta dan Karawang, juga gerakan dengan waktu yang sama di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lampung, Aceh, Medan, Batam, Gorontalo dan kota-kota lainnya secara serempak mendesak dan mengawal pengesahan RUU BPJS.
