Jum'at, 31 Januari 2025
Sekretaris Jendral Komite Aksi jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengungkapkan bahwa seringnya pemerintah menunda pada setiap rapat pembahasan RUU BPJS. Seperti yang dilakukan Menakertrans yang hanya datang ke DPR sekedar menjelaskan tentang kasus korupsi yang menimpanya, setelah itu pergi dan tidak ikut rapat pansus RUU BPJS sehingga pembahasannya ditunda.
"Menteri lebih senang diskusi tentang pencitraan dirinya dibandingkan mendiskusikan hak rakyat yakni RUU BPJS," katanya, di Jakarta, Minggu (11/9/11).
Selain itu Dia mengungkapkan bahwa para menteri lebih sibuk dan fokus di komisi anggaran/banggar dan mengabaikan hak rakyat dan kepentingan publik untuk mendapatkan jaminan sosial.
"karena di banggar sibuk bagi-bagi proyek dan tempatnya korupsi berjamaah, jadi prinsip anggota DPR yang menjadi pansus RUU BPJS terkesan dahulukan banggar daripada membahas RUU BPJS," terangnya.
Dengan melihat kondisi mental pemerintah yang sibuk dengan masalah dirinya dan melupakan hak rakyat. Maka KAJS mengancam akhir September 2011 ini, puluhan ribu massa KAJS akan mengepung BEJ dan awal Oktober akan mendirikan tenda keprihatinan rakyat di depan DPR dan Istana untuk tempat menginap massa KAJS.
"kami juga sedang mempersiapkan aksi KAJS di masing-masing propinsi untuk menuntut gubernur membuat surat dukungan pengesahan RUU BPJS pada 20 Oktober 2011," jelasnya.
