Selasa, 4 Maret 2025
"SBY dalam menganut filosofi tidak ada musuh tidak ada konflik, sehingga wajar para koruptor dilindungi," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding saat acara diskusi di Gedung DPR RI, Senin (19/9/11).
Dia menilai bahwa kasus seperti Mafia Pajak dan korupsi yang melanda bangsa ini, akibat dari perilaku elit politik yang sering mensiasati undang-undang sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan korupsi.
"Ada pintu masuk untuk menghalalkan undang-undang dalam mensiasati. Sampai sekarang tidak ada pengungkapan yang signifikan dari panja mafia pajak," terangnya.
Sehingga menurut Suding tidak berharap banyak dalam pemerintahan SBY-Boediono ini untuk bisa menuntasankan kasus seperti skandal Century, kasus-kasus pajak, dan kasus korupsi lainnya.
Selain itu Suding melihat pada penegak hukum seperti KPK, menurutnya juga tersandera dengan kasus-kasus yang dialami di internal sendiri yakni oleh para pimpinan KPK yang melanggar kode etik dan tidak bisa tegas dalam penyelesainnya. "Hampir semua penegak hkm ada intervensi, sehingga sudah tidak bisa diharapkan," tambahnya.
Terkait upaya SBY akan melakukan reshafle kabinet, Suding menganggap hal itu hanyalah imimg-iming SBY semata yang sengaja untuk menakut-nakuti partai, terutama para menteri yang tergabung dalam koalisi Partai Demokrat.
"Isu reshafli itu hanya menakut-nakuti partai politik khususnya dalam setgab. Saya kira harus tegas untuk menyatakan keluar dari setgab jika sudah tidak merasa nyaman lagi di setgab," tandasnya.
