Senin, 3 Maret 2025
Pakar Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengungkapkan bahwa ada semacam skandal berjamaah yang belum jelas dana itu sumbernya dari mana.
"Ada laporan bahwa setiap minggu harus setor uang 500 juta perminggu untuk pimpinan komisi, atas perintah petinggi Nazar, dan diserahkan ke nazar. Untuk menteri, satu samapi dua milyar per-bulan. Jika tidak dipenuhai diancam diganti," terangnya di Gedung DPR RI, Rabu (21/9).
Sehingga hal itu menurut Boni merupakan persoalan sistemik, dan Dia membenarkan para menteri dipasang untuk mencari uang buat partai, terutama pada Kementerian yang 'basah' yang sangat berpeluang untuk dimintai lebih.
"Kementerian yang basah Ini sering menjadi sapi perahan partainya seperti Kementerian BUMN, ESDM, pokoknya yang basah," ungkapnya.
Boni juga mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Kementerian kelautan yang telah membeli kapal dengan anggaran yang tidak rasional. "Menteri kelautan juga ada masalah, soal pembelian dua kapal Pelni seharga 97 juta euro, mestinya 90 juta dapat empat kapal. Ini karena ada mafia yang bermain di dalamnya," bebernya.
Untuk itu Dia berharap agar menteri-menteri yang mempunyai perilaku seperti itu harus layak diganti. Namun Boni menilai rencana reshuffle yang digulirkan SBY belum tentu berdasarkan itu, tapi lebih kepada tidak lancarnya upeti yang disetorkan ke partai.
"Mungkin karena setorannya kurang, sehingga reshufle. Ini ada faktor lain, salah satu faktornya untuk mencari uang dalam rangka pemilu 2014 itu benar juga," tegas Boni.
Alhasil, Boni menyimpulkan bahwa bukan hanya Banggar yang disalahkan, tapi juga ada politik anggaran yang dilakukan oleh partai, belum lagi pada lembaga-lembaga kepresidenan yang menurutnya patut juga diperiksa.
