Undang-Undang Kontroversi Mesir Siap di Amandemen

Cuplik.Com - Kairo - Dewan Militer Mesir siap mengamandemen undang-undang kontroversialnya seiring dengan adanya ancaman pemboikotan pemilu oleh segenap partai politik di Mesir dan juga Ikhwanul Muslimin (IM).

Dewan Militer Mesir yang memegang kekuasaan sementara saat mantan Presiden Husni Mubarak lengser, sepakat untuk mengamandemen undang-undangnya yang dinilai kontroversial.

Mereka juga sepakat untuk memberlakukan undang-undang baru yang akan melarang para politisi korup era Mubarak yang umumnya berkuasa selama 10 tahun di kursi pemerintahan. Demikian seperti diberitakan AFP, Senin (3/10/2011).

Di bawah undang-undang lama, ratusan kandidat kepresidenan dianggap sebagai kandidat independen bila mereka tidak dapat bergabung dalam daftar Partai Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Mubarak. Hanya kandidat yang berafiliasi dengan partai yang berkuasa, yang dapat mendapatkan suara.

Keputusan amandemen ini dinyatakan setelah pejabat Dewan Militer Mesir Sami Enan bertemu dengan Koalisi Demokrat yang berisikan partai politik, termasuk di antaranya Ikhwanul Muslimin dan Partai Wafd.

Koalisi partai politik pun mengancam pemboikotan pemilihan umum bila undang-undang tersebut tidak diamandemen. Mereka juga mempertanyakan tentang kredibilitas Pemerintah Mesir yang mengadakan pemilihan umum pascakejatuhan Mubarak.