Lagi, Menkeu Mengecewakan Soal BPJS

"Kami mengecam keras tindakan pemerintah yang secara sepihak dan mendadak membatalkan Rapat Kerja (Raker) Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) antara Pemerintah dan DPR pada tanggal 5 Oktober 2011, kemarin," ujar sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, Kamis (6/10/11).

Ia menjelaskan pada 4 Oktober 2011, KAJS secara langsung mengawal proses berlangsungnya Raker Pansus RUU BPJS antara Pemerintah dan DPR. Sudah disepakati bersama untuk menunda Raker dan akan melanjutkan pembahasan pada 5 Oktober 2011 dengan agenda pembahasan simulasi transformasi BPJS 1 dan 2, serta proses seleksi dewan direksi dan dewan pengawas.

Namun, lanjutnya, pada 5 Oktober 2011, satu jam menjelang Raker dimulai, Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo menirim surat yang isinya meminta Raker RUU BPJS yang sudah disepakati sebelumnya sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan.

"Dengan alasan belum siap. Tindakan pemerintah yang demikian sungguh menujukkan minimnya political will dari untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU BPJS yang tinggal menyisakan waktu 17 hari lagi yang berakhir pada 25 Oktober 2011," paparnya.

Berdasarkan Raker Pansus RUU BPJS antara Pemerintah dan DPR pada tanggal 4 Oktober 2011, diketahui bahwa masih terdapat 67 DIM yang belum dibahas dan disepakati oleh Pemerintah dan DPR.

Tidak hanya itu, Iqbal menyesalkan berbagai macam rangkaian proses menuju pengesahan seperti pembahasan di dalam Tim Perumus (Timmus), Tim Sinkronisasi (Timsin), serta uji publik masih belum dilaksanakan. "Kami mengecam keras tindakan pemerintah yang seakan ingin mengulur-ngulur waktu pembahasan RUU BPJS," tegas Iqbal.

Untuk itu, KAJS mengancam apabila Pemerintah dan DPR tidak kunjung menunjukkan itikad baik dan keseriusan dalam menyelesaikan pembahasan RUU BPJS hingga dengan 25 Oktober 2011, maka akan dilakukan aksi ekstra parlementer.