Jum'at, 10 Januari 2025
"Ya biarkan mereka yang jelaskan dan buktikan. Kalau saya memilih fokus selesaikan tugas sesuai tupoksi saja. APBN kan terbuka, silahkan saja agar mereka sampaikan mana saja program yang dimaksud kepada publik," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, Minggu (9/10/11).
Sebelumnya LSM FITRA menyampaikan adanya penjatahan yang dibagi-bagikan sekitar 7-15 persen yang diambil dari jatah 'belanja' proyek di Banggar. Hal senada juga dibenarkan oleh ICW yang mengatakan bahwa parpol telah menjadikan Banggar sebagai bendahara Partai.
Padahal PD mempunyai 22 orang perwakilan yang merupakan jumlah terbanyak perwakilan di Banggar, kemudian disusul Partai Golkar (16 orang), PDI Perjuangan (14 orang), PKS (9 orang), PAN (7 orang), PPP (6 orang), PKB (4 orang), Gerindra (4 orang), dan Hanura (3 orang).
Namun setelah dikonfirmasi, Gede Pasek mengaku tidak tahu menahu adanya aliran dana tersebut. "Wah tanyakan sama yang ngomong begitu saja. Saya sampai sekarang belum tahu," bantahnya.
Terkait program apa saja yang dimaksud, sebelumnya deklarator Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (Pos P2MA), Zainal Bintang mengatakan bahwa dari sekian banyak pengaduan yang masuk, paling sering adalah terkait infrastruktur, sarana kesehatan, sarana pertanian, dan sarana olahraga.
Sementara, saat ditanya soal apakah PD menerima atau menarik jatah dari setiap perwakilannya di Banggar, Gede Pasek menganggap hal itu adalah tuduhan yang harus dibuktikan.
"Jadi karena mereka yang tuduhkan silahkan mereka saja yang buktikan," tandasnya.
