Parpol Serakah, Soal Mafia Anggaran

Cuplik.Com - Jakarta - Setelah meraup dari proyek-proyek di Banggar, sebetulnya partai politik juga sudah mendapat bantuan dari APBN. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Menurut Koordinator Investigasi Advokasi FITRA, pada tahun anggaran 2011, pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk partai politik sebesar Rp 9,9 miliar. Pada tahun anggaran 2012, naik menjadi Rp 10,4 miliar. Terakhir, pada tahun anggaran 2013 naik lagi menjadi Rp 10,9 miliar.

"Tetapi, oleh karena partai politik menganut azas 'serakah', mereka juga minta jatah dari program-program atau proyek lain," katanya, Senin (10/10/11).

Sehingga, menurut Uchok, hal itu sangat merusak kualiatas pembangunan yang akan dilaksanakan, "misalnya pembangunan wisma atlet, selain kualitasnya, dikorup juga oleh Partai Demokrat, sehingga mengalami waktu keterlambatan dalam penyelesaian pembangunannya," paparnya.

Uchok menjelaskan Anggaran bantuan dari APBN untuk partai tersebut berbeda-beda sesuai dengan jumlah suara yang didapat, semakin besar Parpol maka semakin besar mendapatkan bantuan, karena dihitung per suara.

"Untuk satu suara harganya sama. Tetapi, untuk total penerimaan berbeda, yang paling banyak adalah partai yang dapat banyak kursi di DPR," jelasnya.

Pemberian bantuan keuangan partai politik itu diatur UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut Uchok, dalam dua ketentuan tersebut memang diatur setiap parpol pemenang pemilu menerima dana yang bersumber dari APBN, yang dihitung berdasarkan jumlah kursi anggota DPR dan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu.

"Berdasarkan hasil kajian FITRA terhadap Keppres No 26 Tahun 2010 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011, anggaran setiap tahunnya bantuan anggaran untuk parpol selalu mengalami kenaikan," pungkasnya.