Priyo: Kapolri Harus Usut Tuntas Peristiwa di Freeport

Cuplik.Com - Jakarta - Beberapa pihak yang menyesalkan jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa karyawan PT Freeport Indonesia di Papua. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengusut peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan Priyo usai sidang paripurna DPR, Selasa (11/10), di Jakarta.

Pasalnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa karyawan Freeport diduga akibat mendapat serangan tembakan dari aparat kepolisian yang mengamankan kegiatan tersebut. “Saya menyesalkan kenapa mesti jatuh korban jiwa dalam aksi unjuk rasa di Papua kemarin,” kata Priyo.

Agar insiden serupa tidak berlanjut, politisi Partai Golkar itu meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengusut tuntas peristiwa tersebut. Dia juga menyayangkan sikap aparat yang membabi buta dalam membubarkan aksi. Terlebih dalam melaksanakan tugasnya aparat telah dibekali dengan ketentuan dan prosedur pengamanan, baik dalam bentuk undang-undang mapun SOP di internal kepolisian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, meminta pemerintah turun tangan langsung untuk menengahi konflik antara karyawan dan manajemen Freeport. Menurutnya, persoalan tuntutan hak karyawan kepada perusahaan memang rentan terulang selama permasalahan tersebut tidak diselesaikan.

Lanjut Politisi PDIP, ini mencurigai adanya pihak-pihak tertentu di balik aksi unjuk rasa berdarah tersebut. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah yang sedang mengupayakan renegosiasi kontrak tambang dengan perusahaan tambang terbesar milik Amerika Serikat tersebut.

“Jangan sampai proses renegosiasi kontrak karya terhambat lantaran timing-nya bersamaan dengan tuntutan karyawan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Senin kemarin (10/10), ribuan karyawan bentrok dengan aparat keamanan di kawasan Gorong-Gorong PT Freeport Indonesia. Setidaknya, satu orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.

Permasalahan ketenagakerjaan tersebut bermula dari perselisihan sistem pengupahan yang akan dituangkan dalam pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB) 2011-2013. Perundingan yang berlangsung dari 20 Juli sampai 19 Agustus 2011, yang meski telah diperpanjang tujuh hari namun namun tidak menemukan kesepakatan.

Menanggapi tuntutan DPR, Kementerian Tenaga dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kembali mengirimkan tim ke Timika, Papua. Tugas utama tim membantu meredakan ketegangan dengan melakukan pendekatan kepada para pekerja Freeport yang masih mogok kerja dan berbuntut pada ketegangan di lokasi pertambangan.

Ditempat lain Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, tim bertugas di ranah ketenagakerjaan saja. Sedangkan yang terkait masalah hukum, diserahkan kepada polisi yang berwenang. Dalam upaya menenangkan para pekerja, tim Kemenakertrans akan berkoordinasi dengan aparat dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Tim itu merupakan kelanjutan dari tim tripartit yang bertugas menjembatani perudingan antara serikat pekerja dengan menajemen Freeport mengenai tuntutan dalam pembuatan PKB.

Menurut Cak Imin, serikat pekerja dan manajemen Freeport sebetulnya telah tiga kali bertemu di kantor Kemenakertrans. “Namun, belum mencapai kesepakatan juga, sehingga akhirnya dibawa ke pengadilan hubungan industrial (PHI),” katanya.