UU Intelijen Disahkan Sebagai Jalan Tengah

Cuplik.Com - Jakarta - Pengesahan Undang-Undang tentang Intelijen merupakan jalan tengah terhadap persoalan intelijen Indonesia, meski awalnya disinyalir UU ini akan membatasi gerak demokrasi di Indonesia, namun dipastikan hal itu tidak akan terjadi.

Wakil Ketua Pimpinan DPR RI Priyo Budi Santoso mengakui bahwa pengesahan UU tersebut sudah mencakup beberapa kepentingan termasuk masalah adanya potensi dimanfaatkan atas nama HAM dalam penerapannya.

"Kalau atas nama HAM kita lucuti semua, maka negara tidak ada yang menjaga. Kemarin (pengesahan UU Intelijen) itu kan jalan tengah. Seperti menyadap harus melalui mekanisme melalui keputusan pengadilan tinggi, dan itu tidak mudah," jelas Priyo di Gedung DPR RI, Rabu (12/10/11).

Saat yang sama, hal itu diperjelas oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanudin, menurutnya ada tiga hal yang sangat fundamental dalam masalah intelijen di Indonesia.

"Kalau mau jujur (secara substansi -red) enggak ada yang baru (dalam RUU intelijen) itu, namun ada 3 yang (masalah) fundamental yang harus dijalankan," jelasnya.

TB menjelaskan, masalah yang pertama adalah selama ini terkait sistem koordinasi kurang, "kita kumpulkan beberapa informasi lalu dianalisis," kata Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Kedua, Kualitas kemampuan SDM intelijen masih sangat jauh, "Harus orang yang mempunyai kecerdasan dan IQ yang tinggi, orang2 pinter yang bertugas," tegasnya.

Terakhir menurut TB adalah masalah anggaran, namun bagi Dia, bukan sekedar ditambah angagarannya tapi juga ada laporan yang jelas untuk apa dana itu digunakan."Kalau tiga masalah itu dilakukan, maka tidak ada masalah, dan di UU (intelijen) itu ada," imbuhnya.

Namun untuk merealisasikan ketiga hal yang sangat penting itu menurut TB harus ada Keppres dan juklak (petunjuk pelaksanaan) oleh kabid Intelijen untuk pelaksanaannya, selain itu harus secepatnya mengesahkan RUU Rahasia Negara sebagai penunjang UU Intelijen.