Indonesia Harus Laporkan Malaysia ke Mahkamah Internasional

Cuplik.Com - Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan investigasi kemudian dibawa ke mahkamah internasional untuk menuntut daerah perbatasan yang direbut Malaysia.

"Saya berharap tadinya pemerintah mengatakan akan mempelajari data-data itu kemudian akan ditindaklanjuti apakah ini benar wilayah Indonesia. Harusnya pemerintah melakukan invstigasi dengan data-data itu, kemudian dibawa ke perundingan tidak usah mengakui dulu. Padahal itu jika dibawa ke mahkamah internasional kita bisa menang," tegasnya di Gedung DPR RI, Rabu (12/10/11).

Namun TB menyesalkan soal sikap Menkopolhukan dan Menlu yang menyatakan bahwa pihak pemerintah Indonesia langsung mengklaim tanpa ada analisis data terlebih dahulu, sehingga secara politis menurutnya akan semakin melegalisasi wilayah yang semestinya milik Indonesia.

"Saya pikir yang marah Malaysia, malah yang marah pemerintah indonesia. Saya sungguh menyesalkan pernyataan menopolhukan dan menlu, seharusnya dia mengecek dulu. Jangan mengataakan statemen yang malah menlegalisasi apa yang semestinya milik kita," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa sepanjang garis pantai sekitar 800 meter telah diklaim oleh Malaysia, seharusnya pemerintah bisa membuktikan bahwa itu benar,

"Yang harus kita hadapi itu adalah klaim dari malaysia. Sebetulnya ada 10 titik yang menjadi permasalahan, namun satu titik ini yakni daerah Tanjung Datu yang jelas-jelas diambil," papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sementara, menurut TB Malaysia memiliki alat lebih canggih dalam memilih koordinat di perbatasan, sedangkan Indonesia baru sebatas garis-garis saja. selain itu Dia juga  mempertanyakan kepada pihak terkait.

"Padahal saya yakin semua data-data itu Semua lembaga paham hal itu, tapi kenapa tidak dipakai? Ini ada apa?," tandasnya.