Mafia Anggaran Daerah Meniru Pusat

Cuplik.Com - Jakarta - Maraknya mafia anggaran di pusat bahkan daerah, akibat dari potensi kekuasaan yang sering dijadikan legitimasi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Anggota DPD Komite IV perwakilan Provinsi Gorontalo Elnino M Husein Mohi, salah satu efek negatif otonomi daerah adalah melahirkan praktik-praktik korupsi di daerah,

"Sebenarnya yang dilakukan di daerah itu hanya mencontoh dari pusatnya, terutama mark-upnya, dan lain-lain. Bahkan mereka sangat pandai sekali menciptakan Perda untuk memperluas kewenangannya," ujarnya di Gedung DPD RI, Rabu (12/10/11) 

Namun, menurut Elnino kasus yang dilakukan oleh mafia anggaran di pusat jika diprosentasikan dengan daerah lebih kecil jumlahnya. "Pusat sering melakukan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah, ini sengaja demi mendapatkan keuntungan sepihak," paparnya.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade Irawan, menjelaskan bahwa lokus-lokus yang empuk dijadikan ajang korupsi oleh mafia anggaran di pusat sebagian besar proyek-proyek di daerah.

"berdasarkan kajian itu sebagian besar di daerah, Kebanyakan di DAU dan DAK. Daerah mana yang bisa diijon maka itu yang akan diberikan," kata Ade.

Sedangkan Lokus pertama pada proyek-proyek tersebut adalah dari dana kas daerah atau pengusaha, sedangkan lokus kedua, dari dana anggaran untuk daerah dari pusat. "Lalu kekuasaan ini kemudian dijadikan jalan untuk mengakses ekonomi," tandasnya.