Pengangkatan Wakil Menteri, Bagi-Bagi Jabatan

Cuplik.Com - Jakarta - Pengangkatan Wakil Menteri yang bersamaan dengan reshuffle kabinet, membuat publik sulit menerima alasan pengangkatan menteri untuk penguatan dan peningkatan performance kinerja kementerian, namun tidak jauh dari upaya pencitraan SBY dan bagi-bagi jabatan.

"Akhirnya publik lebih melihat pengangkatan menteri ini sebagai penggemukan struktur kementrian karena ada pihak-pihak yang telah dijanjikan namun belum dapat posisi," ujar Anggota Komisi III Abu Bakar al-Habsyi, Jum'at (14/10/11).

Menurutnya, apa yang disampaikan staff khusus presiden bahwa tidak ada pengangkatan orang baru karena para wakil menteri ada para PNS dan orang lama sehingga tidak ada pemborosan, hanyalah alibi untuk pencitraan belaka.

"Posisi wakil menteri tidaklah berdiri sendiri, pasti ada stuktur kerja yang melekat, belum lagi biaya protokoler yang harus ditanggung negara. Sungguh ini suatu pemborosan, apalagi fungsi kerjanya sudah tercover oleh para dirjen dan sekretaris kementrian," jelasnya.

Namun, lanjutnya, secara yuridis pengangkatan Wamen oleh presiden memang diberi ruang dalam pasal 10 UU No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara, jadi sah-sah saja bila presiden mengangkat wakil menteri pada beberapa pos Kementerian tertentu. Tapi, Posisi wakil menteri bukanlah dalam kabinet, namun Eselon 1 dalam kementerian.

"Hal ini yang menimbulkan kerancuan kerja dengan para dirjen pada kementerian bersangkutan. Bila tugas menteri sudah jelas diatur dalam pasal 8 UU No 39 Tahun 2008, sedangkan posisi, bidang kerja serta tugas Wakil Menteri tidak diatur, inilah yang berpotensi menimbulkan kerancuan tugas Wamen," terangnya.

Sehingga menurut Abu Bakar, pengangkatan wakil menteri pada saat yang tidak tepat dan target yang tidak jelas menimbulkan spekulasi mengenai motif presiden.

"Akhirnya kita sulit membantah bila berkembang spekulasi presiden sedang fund rissing untuk 2014 dengan bagi-bagi jabatan," tandasnya.