Menteri Kabur Hindari Rapat RUU BPJS

Cuplik.Com - Jakarta - Pemerintah kembali melecehkan Pansus BPJS di DPR, serempak 8 menteri membatalkan sepihak secara mendadak dalam rapat pembahasan RUU BPJS, tak satupun menteri yang datang ke ruangan Komisi IX DPR RI, Menteri kabur hindari Rapat RUU BPJS, padahal waktu pengesahan tinggal beberapa hari lagi.

Sikap pemerintah tersebut membuat geram para anggota Pansus RUU BPJS dengan tindakan semena-mena itu. Berbagai macam alasan para menteri yang tidak masuk akal, seperti ke luar kota, ke luar negeri dan berdasarkan atas intruksi presiden. Salah satunya, Anggota dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka merasa kecewa dengan Menkeu yang membatalkan hanya via telpon.

"Kita kecewa dengan kejadian ini. Padahal kita rapat karena memegang janji Menkeu. Jelas, kami tak bisa terima membatalkan rapat hanya melalui telpon. Para menteri itu sudah melanggar dan sudah berulang kali rapat dibatalkan secara mendadak," ujar anggota Pansus BPJS, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung DPR, Jum'at (14/10/11).

Selain Rieke, Anggota Pansus lainnya Okky Asokawati mempertanyakan alasan kepada delapan menteri tersebut atas ketida-hadirannya. Menurutnya alasan intruksi presiden telah disalah tafsirkan oleh sebagioan menteri.

"Keputusan Presiden itu tidak untuk pembahasan RUU dan RAPBN, kalau menteri memakai alasan instruksi presiden maka seharusnya tidak memakai alasan ini (untuk membatalkan rapat RUU BPJS)," katanya.

Sementara menurut Ketua Pansus BPJS Nizar Sihab mengatakan bahwa memang sebagian menteri sudah memberitahukan ketidakhadirannya, namun Dia tidak menyebutkan alasan menteri tersebut tidak hadir.

Seperti, lanjut Nizar, Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, memberitahu tak bisa datang, juga Menteri Keuangan Agus Martowardoyo kata Nizar,berkirim surat sedang berada di Paris. Sementara Menteri Kesehatan, ujar Nizar lagi, berkirim surat sedang berada di Solo, Jawa Tengah.

"Patrialis alasannya berhalangan hadir, tidak menyampaikan alasannya kenapa, Mungkin mereka menafsirkan (intruksi Presiden untuk tidak mengambil kebijakan strategis) begitu, pembahasan dilakukan ini terkait transformasi adalah strategis, sehingga menteri meminta ditunda," kata Nizar.