LIPI: Idealnya Kabinet Kita Ramping

Cuplik.Com - Jakarta - Indonesia harus melakukan reformasi kelembagaan dan atau reformasi birokrasi untuk membenahi jumlah kelembagaan yang terlalu banyak, untuk itu kementerian di kabinet harus dirampingkan dan kaya akan fungsi, apalagi posisi Wakil Menteri yang tidak jelas tugas dan fungsinya.

"Idealnya kabinet kita ramping tapi kaya fungsi dan efektif. Jumlah kementerian dirampingkan dan pembenahan pegawainya dilakukan termasuk menata kembali keberadaan dirjen dan relevansi serta signifikansi wakil menteri," ujar Peneliti LIPI Siti Zuhroh, Sabtu (15/10).

Pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II SBY-Boediono, menurut Siti Zuhroh, posisi Wakil Menteri patut dipertanyakan tugas dan fungsinya karena akan berdampak pada tata pemerintahan Indonesia ke depan.

"Apa alasannya wakil menteri diadakan. Bagaimana implikasinya terhada efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja. Warisan pemerintahan kita saat ini akan berdampak cukup panjang pada tata pemerintahan Indonesia,"

Dia menjelaskan bahwa banyak sekali lembaga di Indonesia yang tidak sedikit menghabiskan anggaran Negara, di Kementerian sekitar 36 lembaga, belum lagi Komisi-Komisi, Badan-Badan yang mencapai sekitar 150 lebih.

"Tugas wamen kurang diketahui umum, apakah dia ban serep saja atau tugasnya untuk memantau menteri," katanya.

Selain itu Siti menyoroti terkait ketidakjelasan sistem multipartai dan koalisi saat ini yang justru sulit menjadikan pemerintah bekerja dengan efektif dan efisien.

"Celakanya lagi bila koalisi di pemerintah, bisa mendorong makin menguatnya rasa saling tak percaya di antara elite politik. Apa yang bisa diharap rakyat bila hal itu terjadi," jelasnya.

Belum lagi, lanjutnya, sumber daya manusia birokrasi yang tidak kualitatif dan hanya atas dasar kepentingan relasi-relasi tertentu. "SDM birokrasi atau PNS perlu direformasi berkaitan dengan palaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah," tandasnya.