Usulan Revisi UU KPK Untuk Selamatkan Anggota DPR

Cuplik.Com - Jakarta - Undang-Undang KPK selama ini sudah dianggap punya wewenang yang kuat, adanya usulan untuk merevisi UU KPK dianggap sebagai upaya untuk menghabisi pasal-pasal tersebut, dan juga merupakan aksi dendam yang dilakukan sebagian Anggota DPR, karena banyak yang diduga terlibat korupsi.

"Ide itu bisa melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi, sebab kewenangan KPK akan dipreteli," ujar Neta S Pane, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dan juga Deklarator Pengawas KPK, Senin (17/10).

Menurut Neta KPK harus introspeksi dan berbenah diri. Ia mencontohkan seperti dibebaskannya tersangka korupsi oleh pengadilan Tipikor, sehingga KPK harus selalu membuka mata akan kelemahan-kelemahannya sendiri dan juga terus mengkaji strategi-strategi baru dalam memberantas korupsi.

"KPK harus mau mengkaji, kenapa angka korupsi masih tinggi, walau KPK sudah menangkapi begitu banyak koruptor tapi efek jera tidak muncul. Yang muncul justru perlawanan terhadap KPK. Salah satu perlawanan itu adalah ide Revisi UU KPK," papar Neta.

Ide revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut, menurutnya, ider yang muncul dari sebgian anggota DPR itu dinilai sebagai upaya balas dendam akibat banyaknya Anggota DPR yang dituduh diduga melakukan kasus korupsi.

"bisa jadi ide itu berlatarbelakang dendam akibat bnyaknya anggota DPR ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi," jelasnya.

Neta kembali menegaskan, ide tersebut tak perlu ditanggpi, sebab UU KPK masih sangat relevan untuk membrantas korupsi. Neta juga menyarankan agar KPK harus menggandeng atau mendorong Polri agar bisa lebih agresif dalam pemberntasan korupsi.

"Upaya mngndeng Polri harus jadi prioritas KPK, mengingat makin meluasnya aksi korupsi dan KPK belum mampu mengatasinya," tambahnya.

Selain itu, Neta juga mnghimbau agar Polri sendiri diharapkan segera membenahi Direktorat Tipikornya dan menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas Polri ke depan. Sehingga Polri bisa bersinergi dgn KPK untuk bersama-sama memberantas korupsi.

"Jumlah kasus korupsi mningkat drastis. Data smester I 2010, 176 kasus dan naik mnjadi 272 ksus di smester II," terangnya.