Kabinet 'Gemuk' Jangan Dipersoalkan, yang Penting Kinerja

Cuplik.Com - Jakarta - Berapa pun banyaknya wakil menteri dan segemuk apa pun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II pasca reshuffle tak perlu dipersoalkan. Sebab, tolak ukurnya tetaplah efektivitas pemerintahan dan kinerja kementerian.

"Kalau benar jumlah wakil menteri akan bertambah, paling patut untuk dipersoalkan atau dikhawatirkan adalah kejelasan dan ketegasan fungsi serta peran para wakil menteri itu," ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Senin (17/10).

Bambang menjelaskan, kalau uraian job description (tugas)-nya tidak jelas dan tidak tegas betul, kehadiran wakil menteri berpotensi menimbulkan disharmoni di tubuh kementerian.

"Saat ini, ketika negara sedang mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, disharmoni di kementerian tidak boleh dibiarkan. Karena itu, penempatan wakil menteri harus ada urgensinya," jelasnya.

Padahal selama ini, lanjut Bambang, para birokrat di semua Kementerian terbiasa dengan struktur organisasi yang menempatkan menteri sebagai orang nomor satu dan orang nomor dua adalah sekretaris jenderal (sekjen). Lalu di bawahnya para Direktur Jenderal (Dirjen) plus Inspektorat Jenderal (Irjen). Menempatkan wakil menteri adalah sebuah perubahan.

"Di sinilah masalahnya, sebab mengubah kebiasaan atau tradisi itu tidak mudah. Apalagi kalau terjadi rivalitas Menteri versus Wakil Menteri," tegas anggota Komisi III DPR RI itu.

Menurutnya, dengan hadirnya wakil menteri, posisi nomor dua di kementerian mestinya wakil menteri, bukan lagi Sekjen. Akan sangat merepotkan jika uraian tugas Wakil Menteri tidak diperjelas dan tidak dipertegas.

"Apakah kehadiran wakil Menteri otomatis mengurangi wewenang Sekjen dan para dirjen? Kalau sebelumnya Sekjen dan para Dirjen bertanggungjawab langsung ke menteri, apakah sekarang harus melalui wakil menteri?," tanya bambang.

Alhasil, bambang menegaskan bahwa dari aturan yang ada Wakil menteri tidak berwenang merumuskan dan membuat keputusan atau kebijakan.

"Ada potensi Sekjen dan para Dirjen tidak memedulikan Wakil Menteri. Karena itu, bukan hanya uraian tugas yang harus jelas dan tegas, tetapi juga kewenangan Wakil Menteri harus diperjelas dan dipahami eselon-eselon di bawahnya," tandasnya.