PKS: SBY Jangan Gunakan Hak Preogratif Untuk kepentingan Politik

Cuplik.Com - Jakarta - Anggota Majelis Syuro PKS mengungkapkan, sekalipun informasi berseliweran di Cikeas, PKS belum dalam posisi rela tidak rela, karena sebagaimana hasil Rapimnas kemarin PKS akan menyikapi secara formal terkait dengan reshuffle tersebut, namun PKS juga berharap SBY jangan menggunakan seenaknya hak prerogratif untuk kepentingan politik.

"Kalau reshuffel ini telah diputuskan oleh pak SBY. Sampai hari ini PKS merasa komunikasi dengan pak SBY terkait dengan ini belum ada. karenanya PKS masih menunggu," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid usai menghadiri rapat paripurna di DPR RI, Selasa (18/10/11).

Ia menjelaskan bahwa bagaimanapun juga masalah reshuffle adalah hak prerogatif SBY sebagai presiden, namun meskipun begitu PKS juga mengingatkan hak prerogatif itu diambil tentunya dengan resiko-resikonya.

"Karenanya kita berharap keputusan itu betul-betul mempertimbangkan keseluruhan koalisi, kontrak koalisi yg memang telah ditandatangani bersama antara presiden dan mitra-mitra koalisi," tegasnya.

Sementara adanya informasi Menristek mau direshuffel, menurut Hidayat info tersebut bisa berubah dalam sekejap dalam dunia politik.

"Anda tahu dahulu calon menteri kesehatan sampai jam 7 malam masih terima karangan bunga tapi ternyata tidak jadi Menkes. Anda tahu ada menteri yang pada periode sekarang sudah diundang dilantik di istana tapi kemudian tidak jadi dilantik. Anda tahu ada 2 calon wakil Menteri yang sudah menandagangani fakta integritas tapi ternyata tidak jadi." paparnya.

Sehingga menurutnya masalah politik akan bisa terjadi perubahan di detik-detik terakhir. "Tapi saya berharap bahwa reshuffel dan hasilnya betul-betul bukan untuk kepentingan politik semata tapi kepentingan peningkatan kinerja," jelasnya.