PT Jamsostek Diduga Kuat Mengkorupsi Uang Buruh

Cuplik.Com - Jakarta - Berbagai perwakilan dari elemen lembaga sosial masyarakat mendatangi kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), untuk meminta BPK melakukan Audit terhadap uang buruh yang dikelola oleh PT Jamsostek karena diduga ada indikasi korupsi.

Beberapa elemen anggota KAJS yaitu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar; Febri Hendri dari ICW (Indonesian Corruption Watch), Andriko Otang dari TURC (Trade Union Right Centre), Roni Febrianto dari FSPMI, dan Nyumarno dari SP Aneka Industri FSPMI.

"Karena adanya indikasi dan dugaan tersebut, jika nanti sampai terbukti oleh Audit dari BPK, maka Kementerian BUMN harus mengganti Direksi atau Komisaris Jamsostek. Apalagi yang benar-benar terbukti dan terlibat ya harus diganti," ujar Nyumarno, Selasa (18/10/11).

ICW dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) telah menemukan beberapa kejanggalan yang sepertinya mengarah pada indikasi penyelewengan dana publik di PT Jamsostek.

"PT Jamsostek selaku penyelenggara jaminan sosial hingga kini masih jauh dari transparansi, meski sudah berkali-kali mendapatkan laporan tahunan terbaik dalam berbagai kesempatan," jelasnya.

Kejanggalan tersebut diantaranya,
Pertama, Kerjasama Operasional yang dilakukan oleh PT Jamsostek terkait pendanaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), terutama kepada SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan SP BUMN. Beberapa bukti mengarah pendanaan kepada serikat pekerja tersebut disalahgunakan.

"Kerjasama Operasional seakan diduga menjadi modus operandi legal untuk membiayai suatu Serikat Buruh untuk melakukan suatu kegiatan," paparnya.

Kerjasama Operasional, lanjutnya, setiap anggota SP/SB yang menjadi peserta Jamsostek dinilai Rp1.500/orang. Artinya jika Serikat Pekerja tersebut memiliki 450.000 anggota yang mejadi peserta Jamsostek, maka total dana yang didapatkan Serikat Pekerja tersebut mencapai Rp 675 juta.

Kedua, Terkait dugaan dana buruh yang digunakan untuk mem-bail out Bank Perniagaan Indonesia (BPI). Hal terkait investasi yang pernah dilakukan oleh PT Jamsostek di Bank Perniagaan Indonesia (BPI) di tahun 2007.

"PT Jamsostek diduga telah mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah sebagai akibat investasi di bank tersebut. Kerugian tersebut diakibatkan terjadinya delusi di BPI yang hampir saja mengalami colaps," jelasnya.

Untuk itu para elemen tersebut mendesak kepada BPK RI untuk melakukan audit forensik kepada PT Jamsostek selama 5 tahun terakhir. Kementerian BUMN harus mengganti seluruh Direksi dan Komisaris di PT Jamsosk dan segera mengesahkan RUU BPJS.