RUU Tentang Konvensi Penyandang Cacat Sudah Disahkan

Cuplik.Com - Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas/Cacat) disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 18 Oktober 2011. Pimpinan DPR berencana merenovasi Gedung DPR untuk melengkapi hak-hak penyandang cacat.

Pengesahan Undang-Undang tersebut berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia sebagai dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia.

"Dengan disahkannya UU ini, Pimpinan DPR merekomendasikan untuk segera gedung rumah rakyat ini (Gedung DPR/MPR) dilengkapi fasilitasnya untuk hak-hak penyandang disabilitas," ujar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/10/11).

Pengesahan UU tersebut juga atas dasar kesepakatan Indonesia dengan PBB pada 30 Maret 2007 di New York, Indonesia menandatangani kesepakatan tersebut tanpa reservasi. Sebelumnya pada 13 Desember 2006 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi nomor A/61/106 mengenai 'Convention on the Rights of Persons with Disabilities'.

Sehingga pimpinan DPR menghendaki adanya kelengkapan untuk memenuhi hak-hak penyandang cacat, Ia juga membantah renovasi tersebut merupakan pembangunan gedung baru DPR/MPR. "Bukan untuk membuat gedung baru, tapi melengkapi sesuai dengan konvensi yang kita sepakati," tegas Pram.

Secara garis besar, isi dalam konvensi tersebut, di antaranya negara mempunyai kewajiban merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi tersebut, yalni melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi, termasuk mengubah perundang-undangan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif, dan menjamin partisipasi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Sementara hak-hak penyandang cacat dalam konvensi tersebut adalah: setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena; memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.