Pihak Yang Biayai Tolak RUU BPJS Akan Ditindak

Cuplik.Com - Jakarta - Menyikapi ada sebagian elemen buruh menolak disahkannya RUU BPJS, Pimpinan DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus tetap diselesaikan dan disahkan, serta akan menindak pihak yang mengintervemsi buruh untuk menolak RUU BPJS.

"Sekali lagi saya tegaskan, Saya tetap ingin segera diselesaikan karena ini kebutuhan masyarakat luas, terutama publik yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial termasuk kesehatan dan lain-lainnya, kita berdosa kalau membiarkan ini terus," ujar wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Selasa (18/10/11).

Priyo juga menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Presiden SBY dan sudah membicarakannya secara khusus bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas masalah BPJS, selain itu Pimpinan DPR akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim delapan menteri terkait RUU BPJS.

"RUU BPJS ini harus tetap diselesaikan, saya akan komunikasikan langsung dengan Tim 8 menteri, karena sebetulnya sampai saat ini tinggal beberapa klausul yang belum disepakati antara DPR dan Pemerintah,"

Sementara, menanggapi isu adanya keterlibatan perusahaan yang membiayai kelompok-kelompok buruh untuk menolak RUU BPJS, Priyo menegaskan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan intervensi.

"Kepada semua pihak termasuk perusahaan yang punya modal besar jangan ikut-ikut intervensi kami bahkan mengerahkan massa untuk menolak RRU BPJS," tegasnya

Jika nanti, lanjut Priyo, perusahaan itu masih mengintrvensi sebagian buruh, maka pihaknya akan menindak tegas perusahaan tersebut.

"Kalau sampai ada yang seperti itu kami tidak akan tinggal diam, kami akan melawan. kita akan tetap bekerja keras agar segera disahkan RUU BPJS ini, sekali lagi kita (DPR) ini dosa terhadap rakyat yang selama ini tidak mempunyai jaminan sosial," tandasnya.