Jakarta - Pergantian Menteri yang dilakukan SBY pada dasarnya untuk membenahi kinerja kabinet yang tidak jalan, namun SBY tidak melakukan diagnosa secara matang yang berbasis kinerja, justru lebih mementingkan pencitraannya sendiri.
Hal itu diungkapkan dalam acara Dialog Kenegaraan di gedung DPD dengan tema "Apa manfaat reshuffle kabinet untuk bangsa dan rakyat daerah?", Rabu (19/10/11).
"SBY melakukan reshuffle tanpa dilakukan diagnosa terlebih dahulu, ketika ada masalah dia harus melakukan diagnosa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat mengisi di acara tersebut.
Menurut Fadli Zon, reshufle ini seharusnya dapat menyelesaikan masalah namun yang terjadi malah menambah masalah, apalagi menurutnya banyak intruksi Presiden yang tidak dijalankan oleh kementerian.
"Ada kontradiksi antara kabinet kerja dengan kabinet akomodasi. Orang yang berbasis kinerja diganti dan orang yang bermasalah tidak diganti," jelasnya
Hal itu berdasarkan sesuai dengan hasil keputusan SBY yang mempertahankan Menpora dan Menakertrans, sehingga menurut Fadli Zon SBY hanya mementingkan persoalan-persoalan yang teknis daripada yang strategis.
Sementara itu ke depan, menurut Dia, masalah akan datang yang adalah masalah koordinasi di dalam kabinet, bagaimana posisi wakil menteri dan apakah kapasitas dan integritas akan mempengaruhi, menurutnya itu semua akan jadi masalah.
"Apalagi Wakil Menteri bukan anggota kabinet, lantas bagaimana, dia juga tidak bisa mewakili Menteri, dan bagaimana koordinasi dengan pejabat lainnya," paparnya.
Belum lagi, lanjutnnya, masalah-masalah lain seperti budget, fasilitas, anggaran dan lain-lain, akan semakin menambah permasalahan, karena sumbernya yang tidak jelas.
Sehingga menurut Dia, formasi kabinet SBY seperti ini seharusnya mendapatkan respon masyarakat, "Respon rakyat sangat menentukan atas hasil reshuffle ini," tandasnya.