Ada Indikasi Mafia Anggaran di Kementerian

Cuplik.Com - Jakarta - Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menilai di Kementerian ada indikasi mafia anggaran, terutama pada proyek-proyek dana di Daerah. Sehingga menurutnya perlu adanya gerakan spionase untuk mengontrol kebijakan anggaran di Kementerian.

"Harus ada yang mengontrol seluruh jabatan Kementerian, apakah masih ada indikasi mafia anggaran di Kementerian," ujar La Ode Ida di Gedung DPD, Rabu (19/10/11).

Sehingga La Ode mengusulkan agar harus ada tim yang mengawasi secara independen kinerja Kementerian dalam hal penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD setempat.

"Saya harap harus ada gerakan spionase, Terutama pada program DPID (Dana Percepatan Infrastruktur Daerah)," tegas deklarator Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA) itu.

Hal itu Ia ungkapkan berdasarkan pada hasil reshuffle yang diputuskan SBY, menurutnya formasi Kabinet itu seakan-akan SBY mengamini adanya praktek mafia anggaran di Kementerian, seperti pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang jelas-jelas sedang bermasalah dalam hal penyelewengan dana proyek Palembang dan Hambalang.

Selain itu pada Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga jelas-jelas bermasalah, bahkan sudah menetapkan tersangkanya dan diduga melibatkan Muhaimin sebagai Menterinya dalam kasus proyek DPID tersebut.

Sehingga, La Ode Ida berpendapat bahwa dalam pergantian Kabinet itu, SBY telah sengaja membiarkan adanya praktik mafia anggaran di Kementerian.

"SBY tidak pernah berani melakukan terobosan yang strategis, merubah kementerian yang ada di dalamnya permainan mafia," tegasnya.

Namun, lanjutnya, kedua Kementerian tersebut menurut SBY dianggap berhasil, sehingga tidak ada pergantian.