Lembaga Penyiaran Publik Harus Ditata Ulang

Cuplik.Com - Jakarta - Sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik sudah berdiri, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Hingga saat ini keberadaannya dianggap tidak memberikan kemajuan berarti, sehingga perlu adanya penataan ulang secara total.

"Lembaga penyiaran publik harus kita soroti. Kita ingin melakukan reformasi total dalam TVRI ini," ujar Anggota Komisi I Helmi Fauzi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jum'at (21/10/11).

Menurut Helmi, fungsi kontrol dari lembaga penyiaran publik tersebut sama sekali tidak memberikan warna terhadap kemajuan bangsa, hal itu terlihat tertinggal jauh dari lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang yang sama.

Sehingga, lanjut Helmi, upaya untuk merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, salah satunya akan membahas tentang kinerja lembaga penyiaran publik milik negara, yang selama ini selalu dibiayai oleh APBN.

"Salah satunya kita akan bahas soal itu. Selama ini pemerintah selalu menyuntik dana Rp 650 milyar setiap tahunnya, tapi tidak maksimal," papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain itu Helmi juga mengungkapkan terkait proses rekruitmen dan mekanisme kinerja, harus lebih mengikuti perkembangan yang ada, sehingga perlu adanya terobosan baru yang lebih berwarna dan mempunyai pengaruh kuat di masyarakat.

Untuk itu, Helmi menginginkan, lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI harus dilakukan penataan ulang dan menginventarisasi aset di pusat dan daerah.

"Kita akan lebih tegas diatur itu, namun kita tetap meletakkan fungsi media terhadap lembaga penyiaran publik untuk kemajuan bangsa," tandasnya.