RI-Malaysia Memanas, SBY Beri Gelar ke Raja Malaysia

Cuplik.Com - Jakarta - Sangat ironis, SBY sebagai kepala negara memberikan penghargaan kepada Raja Malaysia di saat keadaan sedang genting, selain masalah perbatasan RI-Malaysia yang belum beres, juga masalah TKI yang nasibnya tidak jelas hingga saat ini.

"Pemberian penghargaan tersebut tidak hanya menyisakan pertanyaan karena diberikan disaat isu perbatasan RI-Malaysia memanas, tapi juga menyisakan pertanyaan, perlukah disaat nasib TKI di Malaysia masih memprihatinkan, selaku presiden memberikan penghargaan?" ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Sabtu (22/10/11).

Rieke menjelaskan, SBY memberikan Gelar Bintang Kehormatan kepada Raja Malaysia (Yang Dipertuan Agong) pada 16 Oktober 2011. SBY beralasan gelar tersebut sebagai balas jasa atas penghargaan oleh Malaysia yang dianggap selama ini berperan dalam persahabat Indonesia-Malaysia.

Deportasi TKI dari Malaysia

Jumlah TKI di Malaysia sekitar 2,5 juta orang (legal maupun tidak berdokumen). Beberapa waktu lalu 1,2 juta TKI di negeri Jiran tersebut harus mengikuti program pemutihan. Itu pun menyisakan persoalan yang tak menguntungkan bagi TKI.

Diketahui, pemerintah Malaysia membuat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa setelah 10 Januari 2012, TKI tanpa izin wajib pulang.

"Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa ada semacam 'instruksi lisan', kepada KBRI yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia, tepatnya dari Timbalan Ketua Setiausaha, Pendaftaran dan Imigresen Malaysia, Dato Alwi Ibrahim pada 20 Oktober 2011," papar Rieke.

Intruksi tersebut berisi bahwa TKI overstayer (bermasalah) harus keluar dari Malaysia paling lambat 31 Oktober 2011. Jika melebihi tanggal tersebut maka TKI harus bayar denda RM 400.

"Instruksi 'tak resmi' ini telah membuka celah pemerasan bagi para TKI. Info dari lapangan menyatakan situasi ini dimanfaatkan oleh oknum atau pihak tertentu yang meminta TKI harus membayar sampai RM 1200," jelasnya.

Untuk itu rieke meminta pemerintah agar melakukan upaya diplomasi dan pernyataan politik secara tegas. "Mendesak KBRI untuk menyampaikan situasi yang sebenarnya kepada publik, khususnya TKI di Malaysia dan mengadvokasi para TKI yang dianggap overstayer (bermasalah) agar tidak terjadi pemerasan".

"Mendesak Presiden SBY untuk tidak membiarkan tindakan semena-mena pemerintah Malaysia. Jika hal ini dibiarkan terjadi, maka dalam 10 hari RI bisa mengalami kerugian yang besar" imbuhnya.