Jamsostek Ladang Bisnis Untungkan Pejabat

Cuplik.Com - Jakarta - Pemerintah selalu menerapkan buying time (ulur waktu) dalam pembahasan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan alasan sulitnya melakukan transformasi terutama di Jamsostek, karena dianggap sebagai ladang bisnis yang menguntungkan pejabat.
 
"Betul sudah dibantah (alasan pemerintah). Tapi mereka tetap mengulur-ulur pembahasan. Menurut saya memang tidak ada kemauan politik karena paradigma bahwa Jamsostek adalah ladang bisnis mencari untung," ujar Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Surya Chandra Surapaty, Jakarta, Sabtu (22/10/11).

Chandra menjelaskan, sesuai dengan surat Meneg BUMN akhir Juni lalu bahwa transformasi sulit dilakukan karena alasan hukum, investasi dana buruh, operasional dan lain-lain. Namun alasan tersebut terbantahkan oleh penjelasan Pansus, bahwa proses transformasi sangat mudah untuk dilakukan.

Sementara, lanjut Chandra, adanya ladang bisnis tersebut karena PT Pesero, dalam hal ini Jamsostek menjadi pemegang saham dengan pemerintah. "Inilah kesalahan kaprah yang harus diluruskan dengan mengubah jadi badan hukum publik," tegasnya.

Selain itu, adanya alibi bahwa Jamsostek berlindung dibalik UU BUMN untuk melakukan bisnisnya, menurutnya keliru, karena dana buruh yang diinvestasikan tidak mempunyai akses kontrol.

"UU BUMN tidak salah. Tapi Jamsos yang dijalankan BUMN PT Persero itu yang salah, karena memainkan dana buruh yang mereka tidak punya akses kontrol. Dana diinvestasikan kemana-mana tanpa peserta yang ngontrol kecuali komisaris dan pemerintah. SJSN akan meluruskan hal itu," tandasnya.