Arahan SBY Cerminkan Buruknya Penegak Hukum

Cuplik.Com - Jakarta - Pemberian arahan Presiden SBY kepada para menteri KIB-II pasca reshuffle, SBY mendeskripsikan maraknya praktik korupsi saat ini dengan kata-kata perampokan uang negara. Sehingga ucapan tersebut dianggap sebagai nilai final SBY terhadap buruknya penegak hukum saat ini.

"Penegasan itu sarat nuansa keluh kesah, dan secara tidak langsung mengecam buruknya kinerja institusi penegak hukum, khususnya KPK," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Minggu (23/10/11).
 
Menurut Bambang, perang melawan korupsi tampaknya memerlukan pendekatan baru. Tanpa bermaksud mendorong-dorong presiden melakukan intervensi hukum, presiden perlu mengambil inisiatif untuk memaksimalkan hukuman bagi para koruptor, termasuk kehadiran KPK, ternyata tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga perlu pendekatan baru untuk mempertajam dan memaksimalkan efek jera.

"Semua sanksi yang tersedia saat ini nyata-nyata tidak punya efek jera. Itu sebabnya, perampokan uang negara terus marak. Kalau negara tidak berani memberi sanksi maksimal bagi terpidana koruptor, kita akan terus dan terus meratapi perampokan uang negara. Kita menjadi bangsa yang tak berdaya menangkal penetrasi para koruptor," paparnya.
 
Selain itu, lanjutnya, presiden telah berani atau entah pura-pura berani meminta agar remisi bagi terpidana koruptor dihilangkan, namun muncul persoalan, apakah politik hukum presiden itu telah dilegalkan oleh para pembantu presiden?

"Saya berharap Menkumham yang baru segera memfinalkan kehendak presiden itu. Bagaimana pun, menghilangkan remisi bagi terpidana koruptor bisa menimbulkan efek jera," tegasnya.
 
Sementara, Selain faktor menghilangkan remisi bagi koruptor, menurut Bambang, perlu juga dicari terobosan hukum agar para hakim memiliki payung hukum untuk menjatuhkan vonis maksimal bagi koruptor yang terbukti merampok uang negara.

"Selama ini, hukum bagi koruptor sangat variatif dan cenderung ringan," jelasnya.
 
Bukan hanya itu, Bambang menginginkan adanya terobosan lain yang patut dikaji adalah merampas kekayaan para koruptor.

"Kekayaan yang bersumber dari korupsi patut dirampas, karena pada hakikatnya bukan menjadi hak koruptor," pungkasnya.