Pemerintah RI Makin Lemah Atas Gugatan Rafat-Hesham Soal Century

Cuplik.Com - Jakarta - Terungkapnya fakta atau bukti baru megaskandal Bank Century di dalam negeri bisa memperlemah posisi Pemerintah Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional yang digelar berdasarkan gugatan terpidana kasus ini, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraq.

"Penasihat hukum Rafat-Hesham dikabarkan terus mengikuti dinamika penanganan kasus Bank Century di dalam negeri, termasuk mencatat beberapa temuan baru," ujar Anggota Tim Pengawas Bank Century, Bambang Soesatyo, Minggu (23/10).
 
Menurut Bambang, bocoran materi hasil audit forensik aliran dana talangan Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, dicatat dan dikaji untuk mendapatkan argumentasi yang  diharapkan bisa memperkuat gugatan Rafat-Hesham.
 
Diinformasikan bahwa Budi Mulya telah nonaktif dari jabatannya di BI, setelah sebelumnya diperiksa KPK terkait aliran dana Rp 1 miliar pada kasus Bank Century yang mengacu pada pemberitaan Robert Tantular kepada Budi Mulya.
 
Sebelumnya, pemberitaan tentang pencairan miliaran rupiah dana talangan dari BI yang tak pernah diterima manajemen Bank Century waktu itu. Kepada beberapa koleganya, Robert Tantular mengaku bahwa pemilik maupun manajemen Century tak pernah mengajukan permohonan FPJP.
 
"Fakta-fakta ini harus diperhitungkan Kejaksaan Agung jika ingin menggugurkan gugatan Rafat-Hesham di Pengadilan Arbitrase Internasional. Bagaimana pun, berbagai kejanggalan dalam proses bailout Bank Century yang sudah terungkap selama ini akan digunakan semaksimalkan mungkin oleh kuasa hukum Rafat-Hesham untuk memperlemah posisi pemerintah Indonesia," jelasnya.

"Kejaksaan Agung telah memberikan jawaban atas gugatan di Arbitrase internasional yang diajukan oleh terpidana kasus Bank Century Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraq. Keduanya menggugat Pemerintah Indonesia sebesar 75 juta dolar AS, plus kerugian immaterial lainnya," imbuhnya.