28 Oktober Gedung MPR/DPR Akan Diserbu 50 Ribu Buruh

Cuplik.Com - Jakarta - Pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011, para buruh sekitar 50 ribu massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berencana akan menduduki gedung wakil rakyat MPR/DPR, menagih janji atas kontrak politik yang dibuat untuk mengesahkan RUU BPJS menjadi Undang-Undang.

Sekjen KAJS Said Iqbal menegaskan bahwa saat ini masa sidang keempat sudah memasuki tahapan akhir. Sebelumnya pada 22 Juli 2011 saat KAJS bertemu dengan Ketua DPR RI dan Ketua Pansus RUU BPJS sudah dibuat kontrak politik bahwa RUU BPJS akan dituntaskan pada Oktober 2011.

"Ketua DPR juga berjanji akan bertemu dengan Presiden sebagai pengambil keputusan politik sehingga penutupan masa sidang 28 Oktober 2011 RUU BPJS bisa disahkan," ujarnya, Selasa (25/10/11).
  
Pada rapat 4 Oktober 2011, lanjut Iqbal, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah yang diwakili MenPAN&RB EE Mangindaan dan MenKes Endang Rahayu Sedyaningsih serta DPR RI diwakili Ketua Pansus Ahmad Nizar Shihab bahwa BPJS-1 dan BPJS-2 akan dijalankankan bersamaan pada Januari 2014.

Namun, pada 11 dan 12 Oktober 2011 kesepakatan yang merupakan dokumen resmi Negara tersebut dimentahkan oleh MenKeu Agus Martowardoyo tanpa alasan yang logis dan Pemerintah merubah konsepnya dengan membedakan waktu transformasi, yakni BPJS-1 pada 2014 dan BPJS-2 pada 2016.

"Ini adalah tanda Tanya bagi rakyat mengapa harus dibedakan waktu transformasinya?. Jelas terlihat pemerintah tidak punya keinginan politik agar RUU BPJS ini bisa disahkan pada 28 Oktober 2011. Sehingga tidak alasan logis pemerintah untuk mengundur-undur masa transformasi yang dapat mengakibatkan para pekerja di Indonesia tidak mendapatkan Jaminan sosial yang layak!" tegasnya.

Melihat sikap arogan pemerintah, maka KAJS menyatakan bahwa BPJS-1 dan BPJS-2 harus bersamaan pada 2014, untuk itu pihaknya mengancam akan menduduki gedung MPR/DPR dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta

"Kami mengajak seluruh Rakyat untuk berjuang bersama dengan  mendesak Pengesahan RUU BPJS dan ikut pada Aksi KAJS yang akan menduduki DPR RI pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan 50.000 massa," tegas Iqbal.

"Selain itu juga Presiden dan DPR RI harus buktikan janji politiknya dan harus laksanakan kewajibannya memenuhi Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika RUU BPJS tidak sidahkan (28 Oktober), maka tidak ada pilihan lain selain SBY–Boediono HARUS MUNDUR!" Imbuhnya.

Sebagai informasi, kemungkinan pada hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2011), ada isu untuk menuntut SBY-Boediono mundur, kabarnya akan menurunkan puluhan ribu masa dari berbagai elemen.