Hanura dan PDIP akan Gugat SBY ke MK dan Pengadilan

Cuplik.Com - Jakarta - Tindak lanjut dari pernyataan yang diamini oleh para tokoh agama yang menyatakan bahwa SBY telah melakukan banyak kebohongan, namun hingga saat ini DPR masing diam dan tak melakukan apa-apa. Sehingga Hanura dan PDIP merasa tergerak untuk berencana menindaklanjuti masalah tersebut melalui jalur politik dan hukum.

"Dorongan saya ke sana (pengadilan dan MK) melakukan proses penegakkan hukum, karena ada ketidakadilan di sana (kebohongan SBY)," ujar Eva Kusuma Sundari dalam diskusi di Presroom DPR RI, Jakarta, Selasa (25/10/11).

Menurut Eva, sebelum melakukan gugatan tersebut ke MK, terlebih dahulu melalui proses yang ada di DPR. "Kita nanti akan menunggu keputuan dari lembaga hukum, apakah kebohongan itu merupakan tindak pidana atau bukan," jelas Eva.

Kebohongan yang jelas-jelas, lanjut Eva, yang dilakukan SBY terutama pada kasus Century, hal itu kemudian menjadi indikator utama sehingga Hak menyatakan Pendapat (HMP) di DPR bisa terlaksana. Pasalanya SBY pernah mengatakan soal bailout Century, bahwa SBY mengaku tidak tahu menahu karena SBY mengaku sedang ada di luar negeri, namun hal itu dibantah Sri Mulyani karena telah mengirimkan surat tiga kali terkait bailout tersebut.

Senada dengan itu politisi Partai Hanura, Syarifudin Suding menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung untuk mengupayakan gugatan tersebut, tentunya melalui beberpa proses tahapan yang harus dilalui di DPR.

"Harus ada ekanisme yang harus dilalui di fraksi, misalnya hak interpelasi akan diajukan dan disetujui 25 anggota DPR," kata Suding.

Selai itu Suding memaparkan bahwa menurut UU MD3, jika Hak Interpelasi DPR dilalui, kemudian bisa juga melalui tahapan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR.

"Meski berangkat dari usulan invidu, kita akan dorong ini sampai ke ranah fraksi dan jika disepakati maka akan dibawa ke pimpinan DPR untuk disepakati," tegasnya.