Cuplik.Com - Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa kunci untuk meredam separatisme kekerasan di Papua adalah meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat Papua, pasalnya selama ini alokasi anggaran banyak yang tidak sampai ke rakyat secara langsung.
"Meredakan sparatisme, kuncinya adalah peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Papua," ujarnya di gedung DPR RI saat menghadiri rapat di Komisi I, Selasa (25/10/11).
Menurut Purnomo, pendapatan perkapita masyarakat Papua harus besar. Pemberian Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah pusat dengan anggaran yang besar, yakni sekitar Rp 28-30 triliun sudah diberikan untuk 3 juta rakyat Papua.
"Namun ternyata penembakan masih terjadi di beberapa daerah rawan, seperti, Abepura, Punjak Jaya, dan Gunung Jaya, sehingga perlu ditinjau dan dievaluasi pendistribusian anggaran tersebut. Apakah telah menyentuh semua rakyat, atau hanya dinikmati segelintir orang," paparnya.
Selain anggaran yang cukup besar, lanjutnya, dengan Otsus yang diberikan, kepala pemerintahan di setiap daerah Papua adalah asli putra daerah, karena hal itu untuk lebih mengakomodasi keinginan dan kebutuhan rakyat.
"Sekarang gubernur dan bupati di pilih langsung oleh masyarakat setempat agar lebih mengakomodir aspirasi rakyat. Tidak seperti dulu, kepala Daerah ditentukan oleh pusat," terangnya.
Sementara kasus penembakan di Papua menurut Purnomo harus dipisahkan dengan kasus di Freeport, karena konflik di Puncak Jaya, Abepura, Gunung Jaya adalah gerekan separatsime. Sedangkan di Freeport adalah nasalah korporat semata, yakni masalah pekerja dengan manajemen perusahaan.
Separatisme di Papua tersebut, lanjutnya, melakukan makar dengan mendeklarasikan diri sebagai negara. Walaupun telah melakukan makar, namun aparat keamanan di lapangan sulit memberantas separatis, pasalnya kelompok ini membaur dengan masyarakat.
"Anggota kelompok sparatis adalah orang kita, berbaur dengan masyarakat, dan lebih tau georafi, sehingga tidak bisa ditindak secara langsung. Terlebih sekarang jaman demokrasi yang memperhatikan HAM. Kita tidak diam" tuturnya.
