BPJS II Diundur, Untuk Hindari Audit BUMN

Cuplik.Com - Jakarta - Pansus RUU BPJS mempertanyakan pemerintah yang mengundurkan BPJS II (transformasi PT Jamsostek) beroperasi pada 2016, padahal seharusnya bisa dijalankan pada 2014. Pansus menilai ada agenda terselubung yang dilakukan pemerintah sehingga BPJS II diundur, yakni menghindari adanya audit keempat BUMN.

"Ada apa ini, kok 2016, BPJS I dan II bisa bersamaan dijalankan pada tahun 2014. Jangan menunda-menunda hak dasar rakyatlah" ujar anggota pansus RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR RI, Selasa (25/10/11).

Rieke menilai diundurnya BPJS II tersebut ada upaya untuk kepentingan di Pemilu 2014. sebab, bisa jadi sebagian uang yang ada di empat BUMN (Askes, Jamsostek, Asabri, Taspen) tersbut dipakai untuk kepentingan Pemilu 2014.

"Itu untuk menghindari audit ke empat BUMN sebelum masuk ke BPJS, sebab akan memberikan dampak yang luar biasa kepada pemerintah SBY, itu alasannya," tegasnya

Hal itu diungkapkan Rieke, berdasarkan penilaian bahwa seharusnya tidak ada alasan pemerintah untuk menjalankan BPJS II pada 2016. "Kepentingan rakyat jangan sampai tertunda dengan tidak jelas. Jangan sampai korban dari rakyat akibat ketidakadilan sistem kembali terjadi," jelasnya.

"Cukup kita melihat rakyat yang tidak berdosa menjadi korban dari pembiaran negara. kita harus menyadari bahwa adalah penting kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, siapapun masyarakatnya mau TNI/Polri, buruh, PNS, pegawai swasta dan lain-lain" imbuh Rieke.

Sementara itu, lanjutnya, hasil kesimpulan rapat terakhir (24/10) ada tiga Rumusan Substansi Mengenai Transformasi 4 BUMN Yaitu Usulan DPR, Transformasi PT Askes menjadi BPJS 1 pada Januari 2014 sudah selesai dan langsung beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, termasuk pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yg diselenggarakan oleh Jamsostek ke BPJS 1,

Program Jaminan Kesehatan anggota TNI/Polri dan anggota keluarganya, program Jaminan Kesehatan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya ke BPJS 1, serta program Jaminan Kesehatan PNS di lingkungan Kepolisian RI dan anggota Keluarganya ke BPJS 1.

"Transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS 2, Pansus meminta dilakukan selambat-lambatnya pada 1 januari 2014 namun usulan pemerintah pada 1 januari 2016. Sehingga alasan ini banyak dipertanyakan oleh Pansus RUU BPJS," Papar politisi PDI Perjuangan itu.