KPK Perlu Kewenangan SP3 Sebagai Upaya Harmonisasi

Cuplik.Com - Jakarta - Revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah kebutuhan penguatan, bukan upaya pengkerdilan. Sehingga KPK boleh saja mempunyai kewenangan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sebagai upaya harmonisasi dan instrumen yang digunakan sebagai 'exit strategy' bila sebuah perkara tidak layak untuk dilanjutkan.

"Kewenangan SP3 diperlukan sebagai upaya harmonisasi hukum acara, sebagaimana proses acara dalam hukum pidana. Perlu dipahami bahwa pemberian kewenangan ini tidak berkaitan dengan pelemahan KPK, soal mau dipakai atau tidak terserah penyidik," ujar Anggota komisi III, Aboe Bakar Al Habsyi, Rabu (26/10/11).

Menurutnya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa KPK juga diisi oleh manusia, jadi tetap ada potensi kekhilafan, karenanya instrumen SP3 dibutuhkan, jadi bukan sebuah keniscayaan bila KPK menggunakan kewenangan ini. "Misalkan ada kekhilafan pada prosesnya," jelasnya.

Sejarah juga mencatat, lanjutnya, dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra sempat menggunakan instrumen deeponering dalam perkara yang dihadapi, namun hal itu terlalu berlebihan.

"Penyelamatan dua pimpinan KPK mengunakan kebijakan diponeering yang di keluarkan kejaksaaan, sehingga tidak disidangkangnya Chandra dan Bibit," papar salah satu Ketua DPP PKS itu.

Sehingga Aboe berpendapat bahwa revisi lain dari UU KPK adalah mengenai beberapa item pasal yang selama ini menimbulkan perdebatan, seperti misalnya saat Pimpinan KPK akan langsung diberhentikan, tetap ketika menjadi tersangka dalam persoalan pidana. "Mekanisme penyelesaian pelanggaran etik serta prosedur penyadapan mesti diperjelas," tegasnya.

Selain itu, Aboe menginginkan, selama ini energi telah habis untuk membahas kelembagaan KPK, baik pelemahan atau pembubaran, termasuk ad hoc atau bukan. "Dengan meneguhkan posisinya sebagai lembaga yang permanen, sehingga kita bisa fokus pada pemberantasan korupsi bukan mendiskursuskan kelembagaan KPK," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Benny K Harman, kemarin (25/10), mengusulkan bahwa masalah kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 itu tidak boleh dilakukan, pasalnya korupsi sebagai kejahatan ekstra-ordinary dan memegang prinsip kehati-hatian KPK.