Konflik Papua, Keberadaan Freeport Dipertanyakan

Cuplik.Com - Jakarta - Tidak meratanya pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, merupakan faktor utama terjadinya konflik yang berkepanjangan, sehingga permasalahan itu mudah saja dimanfaatkan oleh pihak asing, seharusnya keberadaan PT Freeport mampu menjawab kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, keberadaan perusahaan besar tingkat dunia seperti PT Freeport harus dipertanyakan, karena tidak bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat Papua. Bahkan, masyarakat Papua saat ini masih mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi dan tingkat kesejahteraannya sangat terperhatikan.

"Perusahaan besar bahkan tingkat dunia, tapi bagi masyarakat Papua tidak ada yang bonafit yang signifikan dapat dirasakan masyarakat secara langsung," paparnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/11).

Sementara itu, lanjutnya, dana alokasi Otus untuk Papua yang jumlahnya cukup besar bahkan sampaiu triliunan rupiah, tidak bisa diberikan secara merata ke masyarakat Papua, "selama dana itu tidak sampai ke masyarakat masalah ini akan terus terjadi," kata Pram.

Sehingga Pram menilai jika kesejahteraan masyarakat Papua terpenuhi, maka konflik yang selama ini terjadi tidak akan terulang.

"Kalau masyarakatnya sejahtera, konflik tidak mungkin terjadi. Masyarakat Papua ini masyarakat yang toleran," jelasnya.

Sebelumnya, kemarin (25/10), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa dana Otsus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Papua sekitar Rp 28 sampai Rp 30 triliun, dana tersebut diberikan hanya untuk jumlah rakyat Papua sebanyak tiga juta penduduk.