Buruh Akan Terus Kawal Implementasi UU BPJS

Cuplik.Com - Jakarta - Meski UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sudah disahkan, para buruh yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) akan terus mengawal implementasi UU tersebut agar tidak senasib dengan UU SJSN yang selama tujuh tahun telah diabaikan.

"Jangan sampai UU BPJS ini akan bernasib sama dengan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN yang tidak berjalan hingga 7 tahun, karena tidak ada iktikad baik dari Pemerintah," ujar Presidium KAJS Indra Munaswar, Sabtu (29/10).

Menurutnya, lahirnya UU BPJS ini penuh dengan pertikaian kepentingan dari banyak pihak, yang lebih mengarah mempertahankan rente yang memberi 'kenikmatan' pada keempat BUMN tersebut terutama PT Jamsostek. "Perjuangan KAJS belum selesai!" tegasnya.

KAJS, lanjutnya, masih harus terus mengawal hingga BPJS Kesehatan (BPJS-1) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-2) dapat beroperasi.

"Pengawalan akan difokuskan pada proses transformasi terkait dengan pelaksanaan Audit Forensik terhadap PT ASKES dan lebih khusus PT JAMSOSTEK sebelum terjadi transformasi," jelasnya.

selain itu, KAJS juga akan mengawal dalam hal pembuatan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terutama terkait soal iuran peserta BPJS.

"Jangan sampai ketentuan iuran akan lebih buruk dari yangg telah diatur dalam perundang-undangan Jamsostek, yang akan berakibat pada buruh yang telah menjadi peserta Jamsostek," terangnya.

"Dalam mempersiapkan perangkat hukum baik berupa PP (Peraturan P{emerintah) maupun PerPres (Peraturan Presiden) untuk melengkapi UU BPJS, harus dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah, dan harus melibatkan pihak-pihak terkait termasuk KAJS," imbuhnya.

Sementara terkait dengan sosialisasi UU BPJS ke masyarakat, KAJS menginginkan DPR dan Pemerintah harus mensosialisasikan UU BPJS ini keseluruh daerah, agar semua pihak dpt memahami dengan jelas UU BPJS dan tugas-tugas pelayanan jaminan sosial oleh BPJS.

"Dengan begitu, diharapkan tidak akan ada lagi pihak-pihak di daerah yang akan melakukan YR (Judicial Review) ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tandasnya.