Freeport Biang kerok Kerusuhan di Papua

Cuplik.Com - Jakarta - Sehubungan dengan perkembngan kondisi di Papua, Indonesia Police Wacth (IPW) menilai bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua disebabkan oleh ulah PT Freeport yang telah memanfaatkan pemerintah dan konflik horizontal di Papua.

"Presiden agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap Freeport, sebab perusahaan tambang itu sudah menjadi biang kerok konflik Papua," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Satti Pane, Sabtu (29/10).

Selain itu IPW juga mendesak Presiden untuk meminta klarifikasi dari Kapolri sehubungan dengan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS perempat bulan kepada Polri dan meminta keterangan Panglima TNI sehubungan adanya sekitar 16 ribu personil TNI di Papua.

IPW juga mengingatkan agar Presiden tidak perlu berwacana yang tidak urgen, seperti permintaan pada jajaran Pemerintah, untuk berdialog dengan Amnesti International.

"Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah-langkah konkrit. Sbb penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri," jelasnya.

"Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik disana, ada pun masalah keamanan, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di papua," imbuhnya.

Saat ini menurut Pane ada konflik segi tujuh di papua, yakni "antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal Freeport yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam papua," paparnya,

"Elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. Semua berkecamuk jadi satu," tambahnya.