Inilah Sebagian Kegagalan Pemerintahan SBY

Cuplik.Com - Jakarta - Sekalipun Pemerintahan SBY dilengkapi organisasi pemerintahan yang besar dengan APBN yang sudah di atas seribu triliun rupiah, namun efektivitas pemerintahan SBY dinilai tetap saja rendah, sehingga sebagian besar kapasitas pemerintahan Presiden SBY tidak terpakai (idle).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, Minggu (30/10). Menurutnya, Beberapa kegagalan SBY dalam mengelola pemerintahan, di antaranya dari sisi penegakkan hukum adalah pemberantasan korupsi nyaris gagal.

"Kendati agenda besar ini didukung oleh kehadiran KPK, penegakkan hukum sarat praktik tebang pilih. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) praktis menjadi macan ompong, karena tidak jelas apa yang dikerjakan Satgas ini. Sementara uang negara habis untuk membiayai dan memberikan fasilitas orang-orang yang terlibat di satgas tersebut," paparnya.

Pada masalah ekonomi, menurutnya, pengelolaan anggaran pembangunan terbilang buruk, karena ditandai oleh lambannya penyerapan anggaran belanja dalam beberapa tahun belakangan ini. Hingga September 2011, realisasi anggaran belanja baru 54 persen.

"Kinerja sektor ekonomi terkesan kontradiktif. Karena di tengah pertumbuhan yang tinggi itu, jumlah warga miskin dalam tiga tahun terakhir justru bertambah 2,7 juta jiwa," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, potensi kemandirian ekonomi rakyat yang begitu besar pun sudah dirusak oleh kebijakan impor yang kebablasan dan tak terkendali. Akibatnya, jutaan unit bisnis berskala UMKM terancam gulung tikar.

Padahal, lanjutnya lagi, selain kementerian dan sejumlah badan ad hoc, alat kelengkapan presiden sudah ditambah dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komite Ekonomi Nasional (KEN), UKP4 hingga Satgas PMH. Kelengkapan ini menggambarkan besarnya kapasitas pemerintahan SBY.

"Namun, ya itu tadi. Tetap 'memble' dan tidak terpakai maksimal," tegasnya.

Hal itu menurut Bambang disebabkan karena rendahnya koordinasi. "Berlarut-larutnya konflik di Papua dan buruknya persiapan pelaksanaan pesta olahraga Sea Games 2011 di Palembang menjadi contoh terkini tentang rendahnya efektivitas pemerintahan ini," paparnya.

Untuk itu Ia menginginkan ke depan, presiden harus lebih intens mengendalikan para menteri. "Setidaknya, presiden bisa mendorong para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya meningkatkan efektivitas koordinasi," tandasnya.